Hkindonesia.com:Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Akan melakukan Aksi terkait Korupsi dugaan Memakan Piti WC di Desa Bukit Betung dan duo sepakat Kabupaten Kampar.

Dugaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut ini lah yang dimainkan oleh oknum tertentu dan Aparatur Desa Bukit Betung dan duo sepakat.

Tidak hanya itu, Infrastruktur beberapa Unit WC yang dibangun diduga 4 tidak di realisasikan. Dana ini lah yang banyak di pangkas dan dimainkan oleh mereka. Tidak hanya itu, pembangunan WC tersebut tidak lah sesuai dengan spek / yang direalisasikan.

"Dugaan adanya Pungli per Unit pengadaan yang diterima para Oknum Dinas dan Oknum Aparatur Desa, untuk kepentingan pribadi para Oknum Dinas dan Oknum Aparatur Desa dengan alasan untuk biaya jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa gambar kerja dan rencana anggaran biaya (RAB). Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021, yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pada setiap satuan infrastruktur masyarakat dan sasaran DAK fisik tahun 2021.

Hal ini, bertentangan dengan Peraturan Presiden (PP) nomor 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020 Peraturan Menteri (Permen) Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

"Kami meminta kepada Kejati Riau agar mengusut kasus ini, dan kami akan mengawal kasus tersebut hingga ditetapkannya tersangka" Ungkap Memed selaku Korlap.kepada HKindonesia.com.kamis 07/04/2022.

Dalam hal ini, penggunaan anggaran tersebut sangatlah merugikan negara, serta menjadikan masyarakat sebagai korban dalam pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah pusat.
Dugaan Tindakan tersebut tidaklah terpuji bagi seorang oknum desa bukit betung dan duo sepakat yang menjalankan infrastruktur tersebut. selain itu juga, tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, sampai sampai masyarakat di bodohi dengan tindakan yang tercela tersebut oleh Oknum Desa Bukit Betung dan desa duo sepakat, Kabupaten Kampar.

Tidak hanya itu, diduga ada 13 desa lagi yang memangkas dan memainkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, dengan tujuan dan pengelolaan yang sama. Ungkap memed selaku Korlap.