Bangkinang, Jum'at, 17 Juli 2026 – Teguran Bupati Kampar kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi perhatian masyarakat. Di balik pesan tersebut, tersimpan harapan besar agar momentum ini menjadi awal penguatan integritas birokrasi, peningkatan profesionalisme aparatur, serta lahirnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, adil, dan dipercaya publik.

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, SE, menilai bahwa keberanian seorang kepala daerah mengingatkan jajarannya merupakan bagian dari komitmen menjaga marwah pemerintahan. Namun, komitmen itu akan semakin kuat apabila setiap langkah yang diambil selalu didasarkan pada proses klarifikasi, verifikasi, dan pembuktian yang objektif.

"Kami mengapresiasi semangat Bupati Kampar dalam menjaga integritas birokrasi. Harapan kami, setiap informasi atau laporan yang diterima menjadi pintu masuk untuk mencari kebenaran melalui mekanisme yang tepat, sehingga setiap keputusan benar-benar mencerminkan keadilan," ujar Budi Hendra.

Menurutnya, masyarakat Kampar mendambakan pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga bijaksana. Ketegasan diperlukan untuk menjaga disiplin aparatur, sementara kebijaksanaan menjadi fondasi agar setiap keputusan tetap berpijak pada fakta, data, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pandangan LSM PENJARA, nilai tabayyun atau melakukan klarifikasi sebelum mengambil kesimpulan merupakan prinsip yang penting dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip tersebut tidak hanya mencerminkan nilai moral, tetapi juga menjadi bagian dari praktik pemerintahan yang profesional, karena setiap informasi perlu diuji agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketidakadilan.

"Setiap laporan memiliki nilai penting sebagai bahan pengawasan. Namun, laporan juga perlu diuji melalui proses yang objektif. Dengan demikian, keputusan yang lahir akan semakin kuat, adil, dan memperoleh kepercayaan masyarakat," katanya.

LSM PENJARA menilai bahwa birokrasi yang sehat membutuhkan budaya saling mengingatkan sekaligus mekanisme pengawasan yang profesional. Aparatur yang bekerja dengan baik harus mendapatkan perlindungan melalui proses yang adil, sementara apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan bukti yang sah, penegakan aturan harus dilakukan secara tegas tanpa membedakan siapa pun.

Lebih lanjut, Budi Hendra mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah merupakan modal utama pembangunan. Kepercayaan itu tidak tumbuh hanya karena pembangunan fisik, tetapi juga karena masyarakat melihat bahwa setiap kebijakan lahir dari proses yang transparan, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik.

"Masyarakat Kampar tentu ingin melihat pemerintahan yang bersih, tetapi juga pemerintahan yang mengedepankan keadilan. Ketika ketegasan berjalan beriringan dengan kebijaksanaan, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya."

Sebagai organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, LSM PENJARA DPC Kampar menyatakan komitmennya untuk terus mendukung setiap langkah Pemerintah Kabupaten Kampar dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel. Dukungan tersebut juga disertai harapan agar budaya dialog, klarifikasi, dan verifikasi terus diperkuat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Di akhir pernyataannya, Budi Hendra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan dinamika yang berkembang sebagai sarana memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan memperuncing perbedaan.

"Pemimpin yang dikenang bukan hanya karena ketegasannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Ketika setiap keputusan dibangun di atas fakta dan melalui proses yang adil, kepercayaan masyarakat akan menjadi warisan kepemimpinan yang paling berharga bagi Kabupaten Kampar."