BANGKINANG, Kamis, 10 September 2026. Semangat membangun Kabupaten Kampar tidak selalu harus dimulai dari ruang-ruang formal pemerintahan. Dialog, silaturahmi dan keberanian menyampaikan gagasan juga menjadi bagian penting dalam memastikan suara masyarakat mendapat tempat dalam arah pembangunan daerah.

Semangat tersebut tergambar dalam pertemuan Ketua LSM PENJARA DPC Kabupaten Kampar, Budi Hendra, S.E., bersama Sekretaris Hendriko Ihsan, M.Pd., dengan Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H. Ahmad Taridi, S.H.I., M.M.

Pertemuan itu menjadi ruang konsultasi sekaligus silaturahmi untuk membicarakan sejumlah persoalan dan potensi Kabupaten Kampar yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.

Bagi LSM PENJARA, pertemuan dengan pimpinan DPRD bukan sekadar agenda seremonial. Ada pesan yang lebih besar, yakni membangun komunikasi antara masyarakat sipil dengan lembaga legislatif untuk membicarakan masa depan Kampar secara lebih terbuka, objektif dan konstruktif.

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, S.E., mengatakan lembaganya ingin mengambil posisi sebagai mitra kritis yang tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga menghadirkan gagasan dan solusi.

“Banyak persoalan Kampar yang harus kita bicarakan. Kita tidak ingin hanya melihat persoalan dari satu sisi. Kalau ada yang perlu dikritisi, kita sampaikan secara objektif. Kalau ada potensi yang bisa dikembangkan, kita juga harus berani memberikan gagasan,” ujar Budi.

Menurutnya, membangun daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah memiliki kewenangan, DPRD memiliki fungsi representasi dan pengawasan, sementara masyarakat sipil memiliki peran menyampaikan aspirasi sekaligus ikut mengawal kepentingan publik.

Taman Kota Bangkinang, Bukan Sekadar Ruang Terbuka

Salah satu gagasan yang turut menjadi perhatian LSM PENJARA adalah pengembangan Taman Kota Bangkinang sebagai Pusat Seni, Budaya, Ekonomi Kreatif dan Destinasi Wisata Kabupaten Kampar.

Gagasan tersebut telah dikomunikasikan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Afdal, S.T., M.T., serta Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Abdul Hafis, S.E., M.Si.

Menurut LSM PENJARA, Taman Kota Bangkinang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi ruang publik yang lebih hidup—tempat bertemunya seni, budaya, komunitas, UMKM, generasi muda dan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.

Bukan sekadar taman untuk dikunjungi, tetapi dapat diarahkan menjadi etalase kreativitas sekaligus salah satu wajah pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar.

LSM PENJARA Memilih Jalan Dialog

Sekretaris LSM PENJARA DPC Kampar, Hendriko Ihsan, M.Pd., menegaskan bahwa pertemuan dengan Ketua DPRD Kampar merupakan bagian dari komitmen lembaganya menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, elegan dan konstruktif.

“Kami ingin membangun tradisi bahwa LSM tidak hanya datang ketika menemukan persoalan. Ketika ada persoalan, kita bicarakan. Ketika ada potensi, kita dorong. Dan ketika ada gagasan yang baik, kita kawal bersama,” ungkap Hendriko.

Menurutnya, masih banyak ruang yang dapat dibicarakan untuk masa depan Kampar, mulai dari pembangunan daerah, pariwisata dan kebudayaan, ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan hingga berbagai persoalan sosial yang bersentuhan langsung  dengan masyarakat.

LSM PENJARA DPC Kampar menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial tidak harus selalu identik dengan kritik keras. Kritik tetap diperlukan, tetapi akan jauh lebih berarti apabila disertai data, gagasan dan solusi.

Karena itu, komunikasi dengan H. Ahmad Taridi, S.H.I., M.M. diharapkan menjadi salah satu pintu untuk membangun dialog yang lebih luas antara masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah.

Budi Hendra menegaskan, pihaknya akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen, namun mengedepankan etika dan kepentingan masyarakat.

“Kita boleh berbeda cara pandang, tetapi jangan sampai berbeda dalam tujuan. Tujuan kita sama, bagaimana Kampar menjadi lebih baik, masyarakatnya lebih sejahtera dan potensi daerahnya benar-benar memberikan manfaat. Kami ingin ikut memikirkan Kampar dengan hati,” tegas Budi.

Pertemuan tersebut menjadi gambaran bahwa membangun Kampar bukan pekerjaan satu pihak.

Pemerintah memiliki kewenangan, DPRD memiliki fungsi representasi dan pengawasan, sementara masyarakat memiliki suara yang harus didengar.

Dan LSM PENJARA memilih untuk berada di ruang itu: menyampaikan suara, menawarkan gagasan, mengawal proses, sekaligus tetap kritis ketika kepentingan masyarakat membutuhkan pembelaan.

Bukan sekedar kritik. Bukan mencari panggung. Tetapi mencari jalan keluar untuk Kampar yang lebih baik.