De

KAMPAR — Kondisi keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kampar kembali menjadi perhatian. Salah seorang kepala desa mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak tersedia dana yang dapat digunakan sebagai penyangga atau “penyelamatan” operasional desa di tengah tersendatnya keuangan desa.

Menurutnya, kebutuhan operasional pemerintahan desa tetap berjalan setiap hari. Mulai dari kebutuhan alat tulis kantor (ATK), pembayaran listrik, administrasi hingga pelayanan kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan.

Namun, ketika anggaran yang diharapkan belum terealisasi, pemerintah desa menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Tidak ada dana untuk penyelamatan operasional. Sementara kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” ungkap kepala desa tersebut.

Ia menyebut persoalan ini bukan hanya menyangkut satu jenis kebutuhan, tetapi berkaitan dengan keberlangsungan roda pemerintahan desa secara keseluruhan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah dana non-Siltap yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar. Hingga memasuki September 2026, pemerintah desa masih menunggu kepastian mengenai realisasi dan waktu pencairannya.

Kondisi tersebut membuat kepala desa harus mencari berbagai cara agar kebutuhan dasar operasional kantor tetap terpenuhi. Bahkan, kebutuhan seperti pembayaran listrik dan ATK menjadi persoalan ketika kas desa tidak memiliki ruang yang cukup.

“Desa harus tetap hidup. Pelayanan masyarakat tidak mungkin dihentikan hanya karena kondisi keuangan tersendat,” ujarnya.

Para kepala desa berharap Pemerintah Kabupaten Kampar segera memberikan penjelasan mengenai kondisi anggaran desa dan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Mereka juga membutuhkan kepastian kapan dana yang menjadi hak desa dapat direalisasikan, sehingga pemerintah desa dapat kembali menjalankan roda pemerintahan secara normal.

Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena desa merupakan salah satu ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Ketika keuangan desa tersendat terlalu lama, yang dikhawatirkan bukan hanya terganggunya administrasi, tetapi juga pelayanan masyarakat.