Laporan Wartawan : Andri mesa***

GARUT, - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Garut bersama eksekutif merasa kecewa atas perlakuan lembaga DPRD Kabupaten Garut, yang membatalkan audensi lanjutan terkait pemberhentian dan pengunduran diri ULP dan PPK secara sepihak. Padahal, pada audensi sebelumnya pimpinan DPRD Garut, Enan dengan tegas meminta pihak eksekutif untuk mengahadirkan seluruh lembaga terkait.

" Kami sangat kecewa dengan sikap pimpinan DPRD Garut, yang membatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan secara tertulis," ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Garut, Agus Indra, Selasa (27/4/2021).

Dengan adanya pembatalan secara pihak oleh DPRD Garut, menurut Agus Indra, peranan DPRD Garut bukannya sebagai lembaga pengawasan, melainkan kami menduga adanya keterlibatan dan bermain proyek (Mafia-proyek) di tubuh DPRD Garut, dalam penerapan program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

" Yang hadir barusan untuk melakukan audensi, Kadin, Asda II dan Sekda Kabupaten Garut. Namun dengan adanya perlakuan ini sudah menghina, dikemanakan marwah DPRD ini," ucapnya.

Diakuinya, pihaknya mengetahui adanya pembatalan sepihak oleh DPRD setelah berkumpul di Gedung DPRD Garut, saat hendak masuk kedalam ruangan ada yang memberitahukan kalau pelaksanaan audensi di batalkan.

" Kami menilai lembaga DPRD pengecut, jelas tudingan kami sangat kuat adanya permainan DPRD, terutama dalam pekerjaan proyek. Kalau memang benar ingin proses pembangunan berjalan dengan baik, persoalan yang kami bawa ini jelas untuk kemajuan pembangunan," pungkasnya.

Sampai berita ini dilaporkan belum ada keterangan resmi dari unsur pimpinan DPRD Garut, termasuk dari salah satu anggota DPRD Garut.(*)