Laporan Wartawan: Asraf***

GARUT - Meresa tidak di hargai oleh lembaga DPRD, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Garut, akan buka-bukaan terkait adanya dugaan jual beli proyek dan mafia proyek yang ada di Gedung Wakil Rakyat. Hal ini di picu adanya pembatalan audensi menyikapi persoalan mundurnya para pejabat ULP dan PPK.

Sebelumnya Kadin Garut menggelar audensi dengan DPRD Garut, saat itu Wakil Ketua DPRD Garut, Enan dari Fraksi Gerindra marah dan meminta dihadirkan seluruh lembaga yang berkaitan. Namun saat audensi kedua akan di laksanakan batal digelar dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam video yang beredar dalam perpesanan Whatsapps, Wakil Ketua Kadin Garut, Agus Ridwan yang akrab disapa Agus Joy, terlihat marah besar pada Wakil Ketua DPRD Enan melalui saluran ponselnya.

"Bagaimana ini, maunya apa, saya kesini dengan pengurus Kadin diperintahkan oleh Undang-Undang, ini untuk kemajuan Kabupaten Garut yang saat ini carut marut. Kadin ingin kemajuan," ujarnya, Selasa (27/4/2021).

Dikatakan Agus, lembaga Kadin bukanlah lembaga ormas dan LSM melainkan lembaga yang berdasarkan undang-undang.

" Gak sopan dan dihargai, kami hadir disini bersama Asda II, BKD, Sekda. Kan anda (Enan-red) yang meminta kami. Kalau seperti ini sudah tidak menghargai kami dan merasa di lecehkan," tegasnya.

Agus juga mengaku, akan membuka seluruh keterlibatan anggota DPRD yang bermain dalam proyek dan jual beli proyek.

" Kalau sudah seperti ini, kami akan buka keterlibatan wakil rakyat dalam proyek," akunya di ikuti teriakan dari para pengurus yang berteriak dugaan adanya transferan dana.

Agus sangat perihatin perilaku anggota DPRD Garut yang saat ini menjabat. Mereka tak ubahnya pekerja karyawan yang setiap bulan hanya menerima gaji hasil keringat rakyat. Pungkasnya.(*)