⋅ Galeri Foto ⋅ Advertorial
   
 
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Banyak Penyimpangan
Minggu, 27-02-2022 - 15:05:00 WIB
TERKAIT:
   
 

GARUT - Ketua Forum Pemerhati Desa (FPD) Kabupaten Garut, Roni Faisal Adam, mengaku banyak temuan dalam proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan secara tunai oleh pihak PT POS disetiap Kantor Desa yang ada di Kabupaten Garut. Yang mana, salah satunya tidak memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) disaat saat ini penyebaran Covid-19 terus meningkat.


“Bukan saja prokes, tetapi banyak KPM juga yang tidak membelanjakan uangnya sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Kemensos. Bahkan, sudah ada temuan yang dananya digunakan untuk pembayaran terhadap Bank Emok,” ujar kang Roni ketua forum pemerhati desa kabupaten garut , Minggu (27/2/2020) di rumahnya


Dikatakan Roni, masih banyak persoalan yang terjadi dilapangan dalam hal pembelanjaan komoditi. Yang mana harga tidak sesuai dengan harga pasar, serta banyaknya nota fiktif.


“Kami juga menemukan, harga komoditi sudah tidak wajar di atas harga pasar. Serta ditemukan banyaknya nota pembelian fiktif,” cetusnya.


Bukan itu saja, menurut Roni, pihaknya juga menemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa. Seperti yang terjadi di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi. Yang mana KPM setelah menerima uang bantuan langsung diarahkan ke Agen untuk berbelanja. Padahal, untuk pembelian komoditi bisa dilakukan di semua warung.


“Pembagian komoditi juga ada yang dilakukan di rumah Kepala Desa, dengan pembelian komoditi sebesar Rp 360 ribu. Alasannya, agennya adik Kepala Desa,” ucapnya.


Roni juga mengaku, banyak keluhan dari KPM yang sudah di intimidasi agar pembelian komoditi dilakukan di agen yang adiknya Kepala Desa.


“Regulasinya memang tidak jelas, justru ini akan menjadi polemik besar. Bahkan, akan menyeret KPM ke ranah hukum dengan adanya nota pembelian fiktif. Misalnya, komoditi dibelanjakan sebesar Rp 400 ribu dalam nota pembelian tercatat sebesar Rp 600 ribu,” tegasnya.


Ia berharap, Kementrian Sosial (Kemensos) untuk mengevaluasi proses penyaluran bantuan. Alangkah baiknnya proseses penyaluran dilakukan seperti semula yang mana melibatkan Himbara. Pungkasnya.(***)




 
Berita Lainnya :
  • Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Banyak Penyimpangan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Sinergi Pemerintah Daerah dan Perbankan Syariah, Bupati Kampar Hadiri RUPS-LB BRK Syariah 2026
     
     

     

    Quick Links

     
    + Home
    + Redaksi
    + Disclaimer
    + Pedoman Berita Siber
    + Tentang Kami
    + Info Iklan
     

    Kanal

     
    + Nasional
    + Sumatera
    + Jabar
    + Riau
    + Kampar
    + Infrastruktur
     
     

     

     
    + Ekbis
    + Cityzen
    + Siaran Pers
    + Indeks Berita
     
     
    © 2020-2026 HKindonesia.com - Harian Kita Indonesia - Membangun untuk Indonesia, all rights reserved