GARUT - Ketua Forum Pemerhati Desa (FPD), Roni Faisal Adam prihatin Akan Permasalahan yang sedang terjadi di Pasar Bumdes Sawargi , yang mana ia menyebutkan bahwa di duga oknum Investor rampas wewenang dan Aset Desa Sukamerang.

Menurut Roni polemik Pasar Bumdes  diduga Investor telah merampas aset desa dan merampas wewenang Pasar Bumdes sawargi , Adapun menurut Roni kenapa ia menyebut demikian di karnakan pasar desa tersebut  dimiliki oleh  Pemerintahan Desa Sukamerang.

"Karna Pasar desa itu dimiliki oleh Desa dan tempatnyapun dimiliki oleh desa , tanah carik desa sukamerang  dan dibangun olehpihak pengembang dengan bumdes, disini hak nya telah dirampas oleh investor dengan menduduki pasar, dilokasi pasar, dengan perampasan wewenang dari panitia pasar itu sendiri dengan membuat risih para pedagang yang belum melunasi dan yang akan membeli" ucap Roni.

Menurut Roni, hal tersebut sudah diluar komitmen  yang mana seharusnya pedagang diberikan kenyamanan dalam ber-Usaha, Hal tersebut pun terjadi di hari ini, Jumat, 8/4/2022 infestor diduga memberatkan kepada  para pedagang  dengan penekanan kepada pedagang untuk segera membayar.

"Tempatnya hari ini investor melakukan pemberitahuan  kepada pedagang pertanggal 18 untuk pedagang kaki lima harus melunasi, kemudian untuk pedagang Kios per satubulan mencicil selama 1  tahun . nah,itu seharusnya kewenangan ada di pihak panitia  tapi saat ini panitia itupun  sudah dihiraukan dan sudah di hargai oleh investor, " jelasnya.

Lanjut Roni, beberapa hari kebelakang Kepala desa sempat berkunjung untuk meninjau lokasi pasar namun ada pengusiran.

"Sekaligus kepala desanya pun sudah tidak di hargai beberapa hari kebelakang kepala desa bermain meninjau lokasi pasar  oleh infestor  sendiri itu di usir terlepas itu candaan atau serius namun sebagai kepala desa pemimpin daerahnya wajib di hargai," tegasnya.

Selaku ketua forum pemerhati desa sebagai sosial kontrol  desa yang ada di kabupaten garut ia  sangat prihatin  dengan apa yang saat ini terjadi  di pasar bumdes Sawargi .ia meminta dinas terkait kususnya DPMPD untuk bisa turun kelapangan untuk menyeelesaikan polemik yang sekarang terjadi.(***)