Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

Selanjutnya mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum.
Selanjutnya kaitan dengan puluhan pasal bermasalah atas RKUHP seperti misalnya pasal Makar (Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 196, Pasal 223)
Penghinaan Presiden (Pasal 218, Pasal 219) Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah (Pasal 240, Pasal 241
Pawai, unjuk rasa, demonstrasi tanpa pemberitahuan (Pasal 256) dst, itu juga sudah jelas melanggar semangat demokrasi yg di impikan oleh masyarakat.

Kemudian, sejumlah persoalan di Kota Banjar pun tidak luput perhatian dari para aktivis, diantaranya adalah tindaklanjut atas perda Kepemudaan, bahwa sesungguhnya setelah diterbitkannya perda tersebut, seharusnya walikota menindaklanjuti mandat perda melalui pembentukan perwal tentang kepemudaan sebagai pertimbangan para pemangku kebijakan merumuskan program dan kegiatan, ini menandakan bahwa pemkot Kota Banjar tidak hadir atas keberpihakan nya pada elemen pemuda, terlebih pemkot Banjar akan menggiring daerah nya sebagai kota Layak Pemuda,

selain daripada itu persoalan yg lainnya adalah mengenai tentang transparansi pemkot atas dokumen dokumen publik sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yg memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan dan transparan sebagaimana UU no 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, semestinya pemkot sadar bahwa rakyat berdaulat dan berhak atas dokumen yg bersifat Publik seperti hal nya APBD, DPA SKPD dsb serta agar iklim demokrasi di Kota Banjar semakin meningkat.

Lebih lanjut, bahwa dari tahun ke tahun PAD di pemkot Banjar itu cenderung stagnan, hal ini tentu tidak sebanding lurus dengan spirit otonomi daerah dimana daerah tersebut harus memenuhi unsur kemandirian ditunjukkan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah cukup signifikan sehingga akan membantu pada daya beli masyarakat dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Maka kami PMII menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Kota Banjar agar terus bergerak mengawal pemerintahan baik dipusat maupun di daerah Kota Banjar sebagai perwujudan dari partisipasi publik dan memenuhi spirit demokrasi dan dalam waktu dekat PMII bersama sahabat sahabat GMNI, HMI dan seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat agar turun ke jalan mengawal kepentingan masyarakat sampai Tuntas.