Bakal calon Presiden 2024, Anies Rasyid Baswedan, berencana untuk mengadakan kunjungan ke wilayah Priangan Timur pada hari Sabtu dan Minggu ( 19 --20/11/2022). Rencana kedatangan Anies Baswedan ternyata mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Penolakan kedatangan Anis Baswedan diantaranya dari Gerakan Priangan Timur Untuk Pemilu Damai (GPTPD) dengan koordinator Haris Sutarman, SAMMARI ( Solidaritas Aksi Masyarakat Militan Anti Radikalisme dan Intoleran ) Koordinator Aksi Budi Herman, Forum Anti Radikalisme & Intoleran Tasik (Fantastik) dengan ketuanya Hadi Permana, Panglima BP2MP Barisan Patriot Pejuang Merah Putih ( BP2MP) Jawa Barat Wawan Setiawan, Humas Setya Kita Pancasila ( SKP) Sandhy Tumiwa, Humas Forum FS-3 Sunda Sabuana Kang Adam, KH Dr Ujang Hidayat Pimpinan Ponpes Asyukandari Bhayangkara, Ki Lanang Sajagat Ketua Sunda Ngahiji Tasikmalaya, Ki Aan sesepuh Citiis Galunggung dan lainnya.

Sebagaimana disampaikan Ketua Forum Anti Radikalisme & Intoleran Tasik ( Fantastik) Hadi Permana kepada awak media, pihaknya menolak Safari Politik Identitas, Kampanye Dini Bung Anis Baswedan ke wilayah Priangan Timur khususnya Tasikmalaya Garut dan Ciamis.

" Jika tetap dilaksanakan, kami semua akan mengadakan aksi turun ke jalan terutama ke KPU, Bawaslu, DPRD dan Polri, " ucapnya.

Hadi Permana pun mengimbau, " Polri tidak memberi izin rekomendasi pertemuan/ keramaian.
Jika memaksa agar segera dibubarkan. Kemudian KPU dan Bawaslu mencegah dan memberi teguran atas segala kegiatan kampanye dini siapapun juga. Karena jika tetap ngotot melaksanakan artinya yang bersangkutan Ndablek tidak tahu aturan dan tidak punya etika ketimuran sebagai Bangsa Pribumi asli Indonesia, " tegasnya.

Hal senada diungkapkan Panglima BP2MP Barisan Patriot Pejuang Merah Putih (BP2MP) Jawa Barat Wawan Setiawan.
Dirinya menyampaikan, kenapa BP2MP Jabar menolak kedatangan Anies Baswedan ke Bumi Priangan Timur ?

" Karena BP2MP melihat perjalanan politik Anies Baswedan yang telah terbukti memecah belah DKI.
Dimana saat itu ketika Pilkada DKI tahun 2017, Anies dengan strategi politik identitasnya menjual agama dan ayat untuk mendapat dukungan dari organisasi terlarang yakni Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), yang mana kita tahu tujuan dari HTI yakni menegakkan khilafah, bahkan terjadi gesekan horizontal di DKI Jakarta, "paparnya.