Banjar - Pengurus Wilayah HIMPAUDI Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjar, untuk melihat seberapa besar Kota Banjar anggaran Dana Desa/Kelurahannya diperuntukan untuk pendidikan anak usia dini.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Bidang Litbang HIMPAUDI Jawa Barat Ade Mulyana, saat berkunjung ke Desa Rejasari.

" Untuk mengetahui hal tersebut, kami akan melakukan yang pertama proses penguatan organisasi dan yang kedua proses akan melakukan riset atau survey tentang realisasi ADD, DD dan anggaran Kelurahan terhadap kualitas PAUD, " ucapnya saat ditemui di Aula Desa Rejasari, Senin (13/03/2023).

Adapun untuk survey akan dilakukan dengan metodelogis sampling, kemudian dengan metodelogis yang ajeg yang akan dilakukan.

" Dan hari ini salah satunya kita memberikan penguatan kepada teman-teman, bagaimana mereka harus ada korlapnya, harus ada surveyor dan harus ada respondennya, semua sudah kita hitung dengan metode acak yang ada. Tinggal bagaimana nanti teman-teman melakukan dalam pelaksanaannya. Untuk pengolahan datanya ada di kami.
Dari hasil itulah yang nanti akan terkotret se-Provinsi," paparnya.

Dari sana akan terlihat berapa besaran yang akan diperutukan untuk PAUD di Kota Banjar.
Dan menjadi bagian dari Pengurus Wilayah HIMPAUDI Jawa Barat untuk menyusun langkah seperti apakah dari data tersebut untuk meningkatkan dana untuk PAUD di Kota Banjar.

" Tentunya dari kegiatan ini, kami berharap bisa meningkatnya kualitas individu PAUD, meningkatnya kolaborasi lebih baik lagi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten/Kota, sehingga bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dari stakeholder yang pro terhadap pendidikan di Kota Banjar, " harapnya.

Sementara itu Ketua HIMPAUDI Kota Banjar Ika Sartika menyampaikan, terkait anggaran dari Desa sudah berjalan dari tahun 2019, walaupun besarannya berbeda untuk setiap Desa nya, namun tujuannya sama yaitu menyalurkan ADD untuk pendidikan anak usia dini yang ada di wilayahnya masing-masing.

" Untuk besarannya tergantung kebijakan dari Kepala Desa itu sendiri dan tergantung pengajuan dari lembaga itu sendiri. Karena kebutuhan lembaga itu tidak sama, " ucapnya.

Sampai saat ini honor bagi pendidik/honor PAUD didapat dari APBD.
Sementara untuk anggaran dari ADD difokuskan untuk peningkatan SDM sendiri, supaya lebih profesional, kreatif dan mandiri.
Salah satunya untuk peningkatan SDM tersebut diambil dari honor PAUD untuk pelatihan.

" Semoga Desa yang lain, bisa menyamai seperti Desa Rejasari, karena sudah dari atas rata-rata desa, Desa Rejasari nomor satu.
Dan untuk Kelurahan, semoga tahun 2024 bisa terlaksana anggaran-anggaran dari Kelurahan untuk mengalir ke PAUD yang ada di Kota Banjar, " harapnya.