JAKARTA-- Politik identitas bedampak buruk bagi demokrasi namun sayangnya hal ini akan terus hadir dalam narasi politik Indonesia terutama saat menjelang Pemilihan Presiden. Hal ini terungkap dalam diskusi yang bertajuk “Antisipasi Menghadapi Isu Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024” di Kantor Barikade 98 Jakarta Pusat.

Ketua DPW Barikade 98 DKI, Decky Matulessy memaparkan bahaya politik identitas apabila terus dilakukan dalam demokrasi saat ini.

“Politik identitas merupakan politik yang berbasis pada faktor identitas seperti agama, suku, ras, atau bahkan orientasi seksual. Politik identitas dapat membawa dampak yang merugikan bagi kehidupan sosial dan politik suatu negara, terutama jika digunakan untuk memecah-belah masyarakat," kata Decky, Rabu (15/3), saat keterangan. Decky Alumni YAI ini menambahkan, sejak reformasi1998, Indonesia telah memasuki era demokrasi terbuka yang memungkinkan banyak orang untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas dan terbuka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda bahwa politik identitas kembali menguasai tatanan politik di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Panitia diskusi, Alex Leonardo mengatakan politik identitas juga berbahaya karena dapat mementingkan satu golongan saja . Pemerintah dan para pemimpin politik harus memfokuskan pada kepentingan rakyat, seperti kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, bukan pada kepentingan suku atau agama tertentu.

Aktivis 98 ini juga menjelaskan ancaman yang lain yaitu hoax dan berita bohong yang sering kali memancing gesekan antar golongan. "Pelaku berita bohong atau hoax diancam 12 tahun kurungan penjara menurut UU no 19 tahun 2016 tentang IT . Oleh sebab itu  semua elemen harus berperan aktif untuk memberikan edukasi yang baik. Jangan terjebak berita bohong yang mengadu domba," ujar Alex.

Apriyanto Tambunan Alumni Orange Unika Atma Jaya mengungkapkan jangan pernah takut melawan politik identitas karena kita percaya aparat kepolisian akan terus menjaga kestabilan nasional. Semua elemen bangsa harus menolak dan jangan terlibat dalam politik identitas sebagai cara memenangkan pemilihan umum.. Aktivis 98 ini juga menambahkan pada Pilpres 2019 yang lalu banyak warga masyarakat yang tidak mendapatkan hak memilih karena perbedaan KTP dengan tempat domisili dia berada. 

"Oleh sebab itu , perlu penanganan serius dan peran serta relawan untuk membantu warga tersebut Pemilu lalu kami telah membantu 800 warga yang terancam hak pilihnya, penyelenggara pemilu perlu sistem yang lebih baik dari yang kemarin,” tandas Apriyanto. 

Eriq Namara selaku Sekretaris Pelaksana menyatakan hal ini bagian dari upaya merefleksikan kondisi politik nasional yang salah satunya terancam oleh politik identitas. 

“Tema politik identitas menjadi salah satu isu utama menjelang pemilu 2024 sehingga sangat perlu didiskusikan lebih jauh. Politik identitas adalah hal yang sangat wajar dalam negara demokrasi karena ada ruang bagi ekspresi primordial (ras, suku, agama, ideologi politik) diperjuangkan oleh masing-masing individu atau kelompok.  Politik identitas itu terbukti jadi strategi politik yang efektif dan efisien sehingga wajar sering digunakan dalam pemilu namun diupayakan agar tidak menjadi perpecahan sesama bangsa," tandasnya.

Diskusi ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, diantaranya Genie Ngantung (putri alm Henk Ngantung, Gubernur DKI Jakarta 1964-1965), sejumlah perwakilan ormas, aktivis dan mahasiswa. (dade)