Senin, 15 Mei 2023 terjadi pengrusakan yang berujung pada pengeroyokan yang dilakukan oleh petugas keamanan dan orang suruhan PT Panca Makmur Bersama (PMB) kepada salah satu anggota Serikat Petani Pasundan (SPP) Tukimin adalah korban dalam kasus ini, rumah yang ia huni bertahun-tahun di rebohkan secara.PT PMB mengerahkan kurang lebih 100 orang gabungan petugas keamanan dan orang suruhandari pihak perusahaan.

Tanpa ampun mereka membongkar rumah salah seorang petani yang sedang dalam keadaan stroke, tidak sampai disitu, mereka juga menyeret korban sejauh 10 meter hingga mengalami luka-luka, para petani yang mencoba menghentikan aksi pembongkaran tersebut pun tidak lupt dari aksi pengeroyokan pihak perusahaan hingga mendapati luka memar. Akibat aksi pengrusakan tersebut, rumah korban hancur porakporanda.

Terhitung sejak 2018, 10 rumah petani anggota SPP menjadi korban pengrusakan PT PMB tanpa ada Tindakan tegas dari pemerintah dan pihak keamanan. Tindakan yang di lakukan oleh PT PMB merupakan tindak criminal dan melakukan perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan mereka tidak di dasari landasan hukum yang jelas. Tanah yang telah digarap para petani tersebut dulunya merupakan HGU terlantar PTPN Batulawang yang masa berlakunya berakhir pada 1997.

Akan tetapi, sebelum HGU nya berakhir, pihak PTPN melakukan peralihan asset secara sepihak sejak tahun 1997- 2001 menjadi HGB PT Startrust, kemudian pihak PT Startrust Kembali menggunakan asset tersebut hingga beralih kepada PT PMB.Sementara para petani telah menggarap tanah seluas 18 hektar tersebut sejak 33 tahun yang lalu. Tanah tersebut digarap oleh 65 rumah tangga tani yang telah menjadi pemukimandan tanah pertanian. Selain itu, pada tahun 2017, SPP Pangandaran bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah mengusulkan lokasi ini sebagai salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Situasi tersebut sudah genting dan harus ada gertakan yang lebih besar lagi, oleh karena itu SPP bersama mahasiswa yang tergabung dalam aliansi AMPERA (Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pejuang Reforma Agraria),Atas situasi tersebut, kami menuntut :

1. Kapolres Pangandaran agar segera menindaklanjuti laporan petani dan menindak tegas PT PMB serta para pelaku pengrusakan dan penganiayaan.

2. Pihak kepolisian melindungi para petani dan menjamin kondusifitas di wilayah konflik Desa Wonoharjo

3. Meminta DPRD Kab. Pangandaran untuk mengawal proses pelaporan yang kami ajukan dan membasmi premanisme dalam bentuk apaun di wilayah konflik pertanahan.

4. Meminta DPRD, Pihak Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membentuk tim satuan tugas pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Pangandaran.

5.Meminta DPRD, Pihak Kepolisian, dan Kejaksaan Segera dalami dugaan tindak pidanakorupsi dibidang pertanahan PT. Startrust dan PT. PMB (Pancajaya Makmur Bersama) sejak peralihan HGU ke HGB dan Penjualan Tanah Negara kepada perseorangan dan perusahaan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut.

6. Meminta DPRD Kab. Pangandaran untuk mempercepat pembentukan PERDA Pendataan, pemanfaatan, perencanaan, dan pengelolaan tanah negara.

7. Kementerian ATR/BPN Kab. Pangandaran segera mempercepat penyelesaian konflik agrarian di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)

8. Hentikan kriminalisasi, intimidasi dan jalankan Reforma Agraria Sejati di Lokasi Prioritas Reforma Agraria.

9. Mengajak semua pihak agar menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten pelaksana reforma agraria yang berkeadilan tanpa Intimidasi dan berbasiskan perencanaan bersama rakyat yang berkonflik.