Banjar - Belum adanya titik temu antara warga Kelurahan Karang Panimbal, khususnya para pelaku usaha yang merasa terdampak langsung akibat proyek pengerjaan perbaikan Jembatan Parungsari Kota Banjar dengan PT BUKAKA, untuk meminta kejelasan terkait proyek tersebut, berlanjut dengan melakukan audensi dengan Wakil Wali Kota Banjar dan perwakilan dari PT.BUKAKA, setelah pelaksanaan Tasyakuran Proyek Jembatan Parungsari bertempat di Jembatan Parungsari Kota Banjar, Sabtu ( 27/05/2023) petang.

Sebelumnya pada hari Kamis ( 25/05/2023) para pelaku usaha telah mendatangi Kantor Kelurahan Karang Panimbal untuk audensi, memberikan usulan serta meminta pihak Pemerintah Kelurahan Karang Panimbal untuk menjembatani pertemuan antara para pelaku usaha dengan pihak PT.BUKAKA, untuk meminta kejelasan (Informasi) terkait pengerjaan proyek tersebut.

Fazarina, salah seorang perwakilan pelaku usaha mengatakan pihaknya tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak terkait, dan pernah mencoba mendatangi Kelurahan setempat untuk meminta kejelasan.

" Kami pernah mencoba meminta penjelasan kepada Kelurahan Karang Panimbal, dan jawaban yang membuat kami kecewa, pihak Kelurahan mengatakan bahwa di Bulan September 2022 sudah pernah diadakan pertemuan untuk sosialisasi proyek tersebut, " ucapnya.

Akibat kurangnya sosialisasi tersebut, para pelaku usaha yang merasa terdampak langsung dengan pengerjaan proyek tersebut merasa dirugikan.

" Kami mengetahui adanya penutupan akses jalan ini dari sosial media. Disana dikatakan mulai tanggal 17 Mei akan dilakukan penutupan, namun sudah dari tanggal 16 Mei sudah ditutup. Dan ini jelas sangat merugikan kami bagi para pelaku usaha di sini. Kami cuma ingin kompensasi dari pihak terkait atas kerugian-kerugian yang kami alami, " tegasnya.

Wakil Wali Kota Banjar, H.Nana Suryana setelah menerima audensi dari warga yang merasa terdampak langsung akibat pengerjaan proyek tersebut mengatakan masalah tersebut diperlukan mediasi yang benar. Untuk keluhan-keluhan seperti perekonomian merasa terdampak, harus dikaji ulang seberapa terdampak akibat proyek ini.

" Kami dari Pemerintah sebagai bapaknya masyarakat dan Perusahaan yang sedang mengerjakan jembatan ini untuk kepentingan masyarakat banyak, jadi harus hati-hati dalam menyikapi masalah ini.
Jadi hak dasar masyarakat jangan terganggu dan pengerjaan proyek ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, " ucapnya.

Disinggung keinginan warga yang menginginkan Pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan antara warga para pelaku usaha dengan PT.BUKAKA, Wakil Wali Kota siap memfasilitasi pertemuan berikutnya.

" Namun kami juga masih menunggu untuk dapat berbicara dengan Pimpinannya.
Tetapi apapun hasilnya itu pasti disampaikan kembali. Jadi tidak berarti ada pertemuan itu akan terakomodir 100 persen keinginan/usulan. Semuanya dipilah mana yang menjadi hak dasar, mana yang terdampaknya subtansial mana yang tidak. Itu yang menjadi pertimbangan kami, " imbuhnya.

H.Nana menegaskan, " Dalam masalah ini supaya tidak gaduh, karena kalau tidak ada kejelasan nanti jadi gaduh.tutupnya Yang penting, bagaimana caranya jembatan ini dikerjakan dengan baik dan lancar, masyarakat pun tetap tersenyum, " tutupnya. (Lies/BM)