JAKARTA-- Aktivis mahasiswa Unika Atma Jaya dan keluarga korban menuntut agar Tragedi Semanggi 1 diusut tuntas melalui Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai dengan Undang-Undang Nomer 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pernyataan ini disampaikan dalam aksi damai di depan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Senin (13/11), di jalan Medan Merdeka Barat.

Sumarsih, menyatakan keluarga korban menuntut penyelesaian secara hukum melalui pengadilan HAM ad hoc dan menolak segala upaya penyelesaian non-yudisial, seperti Keppres nomer 17 tahun 2022 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. "Menurut Ibunda Wawan (korban Semanggi 1), tim tersebut tidak akan bisa menyelesaikan kasus karena ada beberapa orang anggota pernah terlibat pelanggaran HAM," kata Sumarsih, saat keterangan

Sumarsih dengan tegas meminta Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung membentuk tim penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pasal 21 ayat 3 Undang –Undang Pengadilan HAM. "Ibu juga menyampaikan di depan mahasiswa yang ikut dalam aksi perjuangan korban Semanggi 1 agar menjadi semangat untuk adik-adik mahasiswa untuk tetap berjuang untuk kemanusiaan serta nusa dan bangsa," ujarnya.

Hadir pula koordinator aksi mahasiswa Alva Radimpos Exaudio menjelaskan maksud dari aksi ini untuk menyampaikan kepada Pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya nilai kemanusiaan.

Ketua Senat Fakultas Hukum ini menegaskan “rasa kemanusiaan kita sedang diuji karena sampai saat ini, setelah 25 tahun Tragedi Semanggi , belum ada penyelesaian yang menjunjung keadilan untuk para korban”.
Rangkaian peringatan Tragedi Semanggi ini diawali dengan Misa di Kampus Atma Jaya Semanggi lalu disusul dengan kegiatan tabur bunga di halaman kampus tempat korban meninggal dunia akibat ditembak aparat 25 tahun yang lalu. Hadir pula pula perwakilan Universitas, Perhimpunan Alumni Atma Jaya serta perwakilan dari kampus lain. (Dade)