Banjar - Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi. Di mana mereka mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaa Pemilu serentak tahun 2024. Netralitas ASN menjadi kunci dalam menjaga keadilan, transparansi dan kredibilitas Pemilu.

Dalam upaya untuk mendukung netralitas ASN, Pemerintah Kota Banjar melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh ASN terkait pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dalam Pemilu, yang dilaksanakan di Aula Somahna Bagja Dibuana Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Kamis ( 07/12/2023).

Seperti disampaikan Pj Wali Kota Banjar DR. Hj. Ida Wahida Hidayat, SE.SH.M.Si kepada media seusai kegiatan Netralitas ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Banjar dalam rangka mendukung sukses Pemilu serentak tahun 2024, bahwa pihaknya telah melaksanakan amanat UU No 7 tahun 2017, tentang netralitas ASN. Artinya ASN tidak boleh memihak salah satu calon dari partai politik manapun.

" Saya yakin ASN di Pemerintahan Kota Banjar sudah pinter-pinter dan sadar hukum serta mengerti bagaimana menjaga kenetralan, " ucap Pj Wali Kota Banjar yang baru beberapa hari dilantik.

Ida Wahida pun mengatakan, ketika ada ASN Pemerintahan Kota Banjar yang diketahui tidak netral atau memihak salah satu Caleg atau Partai Politik akan dikenakan sanksi.
Dan akan berkolaborasi dengan Bawaslu Kota Banjar yang berwenang dalam pengawasan Pemilu.

" Sebelum dikenakan sanksi, kita akan lihat dulu kasusnya seperti apa, apakah pelanggaran ringan, sedang atau berat, " imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hj Ida Wahida mengajak seluruh ASN untuk berperan aktif dalam mendukung suksesnya Pemilu serentak tahun 2024, dengan mempertahankan netralitas, profesionalitas dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas publik.

" Mari bersama-sama kita mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas, berintegritas dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Banjar, " tutupnya. (Lies/BM)