Banjar - Dalam rangka lebih memperkenalkan Caleg DPRD Kota Banjar dan AMIN, DPD PKS Kota Banjar menyelenggarakan rangkaian kegiatan kampanye dengan menyapa warga khususnya konstituen PKS yang ber-KTA.
Di mana saat ini DPD PKS Kota Banjar menargetkan 6 kursi untuk DPRD Kota Banjar dan 80 persen untuk kemenangan AMIN.

Salah satu kegiatannya yaitu Bazzar Murah atau Tebus Murah, dengan menyediakan beberapa produk kebutuhan masyarakat, yang diadakan di Lingkungan Parung Lesang Rt 05 RW 08 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar, Selasa ( 09/01/2024).

Menurut Ketua DPD PKS Kota Banjar yang juga Caleg untuk Dapil Banjar 1, Cecep Dani Sufyan, mengatakan bahwa dalam kegiatan ini kurang lebih ada 60 orang yang hadir dalam Tebus Murah, dengan menyediakan minyak goreng yang bisa dibeli oleh warga dengan harga di bawah harga pasar.

" Saat ini dalam kegiatan Tebus Murah, kebetulan produk yang kami sediakan adalah minyak goreng. Yang tentunya bisa dibeli oleh warga dengan harga cuma Rp.10.000 saja, " ucapnya.

Cecep menambahkan, selain dengan kegiatan Tebus Murah, strategi PKS lainnya untuk mendapatkan suara diantaranya dengan memasang APK dan berbagai macam atribut kampanye, kemudian juga menyampaikan gagasan kampanye nasional PKS.

" Kampanye nasional PKS diantaranya untuk pangan murah, kerja gampang dan sehat mudah, " imbuhnya.

Berbicara tentang mudahnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu kampanye nasional PKS, Cecep menyampaikan bahwa salah satu yang harus diperbaiki yaitu sistem bagaimana kepada buruh.

" Secara nasional PKS dan Anis sepakat kalau menang, ini akan kita dorong. 8 juta lapangan pekerjaan dengan sistem yang berpihak pada buruh, " tuturnya.

Selanjutnya kampanye nasional PKS yang lainnya yaitu untuk sehat mudah.
Ketua DPD PKS Kota Banjar menyampaikan bahwa permasalahan yang hadir sekarang dalam masalah kesehatan yaitu BPJS. Ketika seorang buruh keluar dari pekerjaannya, otomatis menjadi BPJS mandiri, kemudian keluar menjadi tunggakan padahal mereka termasuk masyarakat kelas bawah yang sudah tidak mampu bayar. Ketika beralih ke KIS, tidak bisa dipakai karena ada tunggakan.

" Secara nasional, kita ingin gagasan kampanye kita yaitu menghapuskan tunggakan, sehingga KIS yang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah dalam hal kesehatan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, " pungkasnya. (Lies/BM)