Surabaya: Anggota Komisi E DPRD Jatim Zaenal Abidin mengatakan pihaknya berharap dengan keluarnya surat edaran gubernur Khofifah tentang larangan pernikahan dini bisa efektif untuk menekan pernikahan anak di Jatim.
“ Data yang diperolehnya dari Pengadilan Agama, sepanjang 2020 sebanyak 9.453 pernikahan di bawah usia yang dianjurkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Angka itu setara 4,97 persen dari total 197.068 pernikahan.

“Secara presentase memang meningkat dibanding 2019 yang hanya 3,29 persen. Namun menurut jumlah sebenarnya turun. Pada tahun tersebut angka pernikahan dini sebanyak 11.211 kasus dari total 340.613 perkawinan,”ujarnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (21/1/2021).

Mantan birokrat ini mengatakan untuk menekan pernikahan dini tersebut, saat ini saatnya kembali menggiatkan program wajib belajar 12 tahun. “ Dengan program tersebut, tentunya diharapkan bisa menekan munculnya pernikahan dini di Jatim,”jelas politisi partai Demokrat ini.

Ditambahkan oleh Zaenal Abidin, jika nantinya benar-benar terpaksa adanya pernikahan dini, maka pemprov atau pemda setempat memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan pernikahan. “Ini bertujuan agar calon pengantin mendapat ketrampilan dan pengetahuan persiapan kehidupan berumah tangga,”tutupnya.

Sebelumnya, gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan surat edaran bernomor 474.14/810/109.5/2021 tentang pencegahan perkawinan anak(setya)