JABAR EKSPRES - Isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Banjar telah menjadi perhatian banyak pihak.

Tidak hanya dari kelompok maupun individu, namun juga menjadi sorotan bagi para bakal calon wali kota yang akan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

"Perhatian ini tidak hanya sekadar mencari siapa yang benar atau salah, namun juga sebagai pelajaran bersama agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih bijaksana agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Calon Wali Kota Banjar, Atet Handiyana JS (AHS), dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis, 16 Mei 2024.

Hal ini penting karena jika dibiarkan terus menerus, akan berdampak buruk bagi banyak pihak, tidak hanya ASN, tetapi juga pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjar.

"Atas kejadian ini, kita semua, terutama para calon pemimpin yang akan bertarung dalam Pilwalkot 2024, harus belajar untuk mengelola keuangan daerah dengan bijak dan inovatif. Kita harus mencegah terjadinya defisit anggaran yang besar seperti ini di masa depan," katanya.

Sebagai seorang pengusaha muda asal Langensari Kota Banjar, Atet Handiyana menilai bahwa pemotongan TPP ASN merupakan akibat dari kurangnya kemampuan pemerintah Kota Banjar sebelumnya dalam mengelola keuangan daerah. Dampak dari kebijakan yang kurang tepat tersebut baru dirasakan saat ini.

"Kita harus mengakui bahwa situasi ini sangat sulit, dan bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah saat ini. Mungkin kegagalan dalam manajemen keuangan oleh pemerintah sebelumnya yang menyebabkan defisit anggaran yang besar saat ini," ungkap Atet Handiyana JS.

Sebagai seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista), Atet Handiyana berharap bahwa solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Banjar saat ini tidak akan merugikan siapapun, baik pemerintah maupun para ASN di Kota Banjar.

"Saya tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut karena saya tidak mengetahui secara detail mengenai defisit anggaran saat ini dan alasan di balik keputusan untuk memotong 20 hingga 50 persen TPP. Namun, saya berharap agar pemotongan TPP ASN ini dapat dihindari. Saya yakin bahwa Pemerintah Kota Banjar memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa harus melakukan pemotongan tersebut," ujar Atet Handiyana JS.

Dengan demikian, penting bagi para calon pemimpin di Kota Banjar untuk belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik agar tidak terjadi defisit anggaran yang dapat merugikan berbagai pihak.

"Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keberlangsungan pembangunan di Kota Banjar," ujarnya. (CEP)