Kampar – Para wali murid di Kabupaten Kampar mulai mengeluhkan kewajiban pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah negeri. Mereka menduga pengadaan LKS ini telah menjadi "proyek" yang membebani mereka secara finansial.

Salah satu wali murid, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyebutkan bahwa setiap tahun anak-anak mereka diwajibkan membeli LKS yang harganya dinilai cukup mahal. “Padahal, tidak semua materi dalam LKS digunakan. Anak-anak lebih banyak mengandalkan buku pelajaran utama. Kenapa harus selalu ada pembelian LKS?” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kewajiban ini dirasakan sebagai beban, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. "Kami berharap pihak sekolah tidak terus-menerus membebani kami. Kalau memang LKS diperlukan, seharusnya ada solusi lain yang tidak memberatkan," lanjutnya.

Kepala Sekolah Diminta Bersikap Bijak

Wali murid berharap agar kepala sekolah dapat bersikap bijak dan transparan dalam pengadaan LKS. Mereka meminta agar pengadaan LKS tidak dijadikan kewajiban yang mengikat, tetapi lebih kepada pilihan bagi orang tua yang merasa mampu.

Seorang guru di salah satu sekolah negeri di Kampar yang tidak ingin disebutkan namanya mengakui bahwa pengadaan LKS sering kali menjadi bagian dari sistem yang sudah berlangsung lama. Namun, ia juga berharap adanya evaluasi dari pemerintah daerah. "Jika memungkinkan, lebih baik fokus pada buku teks utama yang sudah disediakan pemerintah," ujarnya.

Dinas Pendidikan Diminta Ambil Tindakan

Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar didorong untuk segera mengevaluasi sistem pengadaan LKS di sekolah negeri. Beberapa pihak menilai bahwa jika pengadaan ini terus berlangsung tanpa pengawasan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di daerah tersebut.

Pengamat pendidikan lokal juga memberikan tanggapan terkait hal ini. “Pemerintah daerah dan dinas pendidikan perlu tegas dalam mengatur kebijakan ini. Pendidikan adalah hak semua anak, jangan sampai beban biaya tambahan seperti ini membuat anak-anak kehilangan semangat belajar,” jelasnya.

Dengan adanya keluhan ini, diharapkan kepala sekolah dan pihak terkait dapat segera mencari solusi terbaik untuk mengurangi beban wali murid, sekaligus memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga tanpa bergantung pada penggunaan LKS.