Siak Hulu, 18 Juni 2025 — Pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, menuai sorotan tajam dari warga. Program yang digagas oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Baru, Irwan Syah, dan dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dinilai tidak transparan serta mengabaikan prinsip musyawarah yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Salah seorang warga, yang juga tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara Irwan Syah menjalankan program tersebut. “Program ini dibiayai oleh dana desa, tetapi masyarakat sama sekali tidak diajak bermusyawarah. Tiba-tiba saja program sudah berjalan,” ujarnya kepada hkindonesia.com.

Warga menilai, program ini lebih menyerupai proyek formal yang tertutup, bukan program pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi. Ketidakterlibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pemilihan lokasi kegiatan menjadi salah satu poin kritik utama.

Lebih lanjut, warga juga menyoroti penempatan bangunan fisik yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan tersebut. Bangunan diketahui didirikan di lingkungan sekolah, bukan di atas tanah milik desa. Hal ini memicu kekhawatiran terkait legalitas serta keberlangsungan pemanfaatannya.

“Ini bukan persoalan kecil. Bangunan yang menggunakan dana desa seharusnya berdiri di atas tanah desa agar jelas statusnya dan bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang,” tambah warga.

Tak hanya itu, masyarakat juga menilai Pj Kepala Desa kurang tanggap terhadap berbagai persoalan lama yang belum terselesaikan. Di antaranya, belum rampungnya pertanggungjawaban keuangan Bumdes sebelumnya serta kekosongan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum digantikan hingga saat ini.

“Seharusnya Pj Kepala Desa fokus dulu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di desa ini. Bukan malah menambah masalah baru,” tegas salah satu tokoh warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pj Kepala Desa Irwan Syah maupun pihak pengelola Bumdes belum memberikan pernyataan resmi terkait pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut. Warga berharap adanya klarifikasi, transparansi, serta evaluasi menyeluruh agar tata kelola pemerintahan desa ke depan bisa lebih partisipatif dan akuntabel.