Diduga Lakukan Pemerasan Halus, Oknum Mahasiswa Bernama Nuriman Minta Uang Ngopi ke Kades

Kampar, 30 Juni 2025 – Seorang oknum mahasiswa bernama Nuriman, yang mengaku sebagai ketua dari aliansi mahasiswa anti korupsi, diduga melakukan pendekatan kepada salah satu kepala desa di Kecamatan Tambang dengan tujuan meminta bantuan berupa konsumsi dan uang ngopi.

Dalam pesan-pesan WhatsApp yang beredar, Nuriman awalnya menyampaikan itikad baik untuk berdiskusi dengan kepala desa. Ia mengusulkan pertemuan dilaksanakan di tempat netral usai salat zuhur. Namun kemudian ia menyebut bahwa keputusan tetap harus didiskusikan bersama rekan-rekannya. Lokasi pun sempat berganti-ganti, dari kawasan Arifin Ahmad, Panam, hingga ke kantor desa.

Namun yang menjadi perhatian serius adalah pesan selanjutnya dari Nuriman yang mulai mengarah pada permintaan bantuan logistik. Ia menulis:

> “Dinda samo kawan-kawan nak mintak tolong samo Pak Kades. Olun lai kami makan dari malam le Pak Kades… Nak mintak hajad samo Pak Kades… Bia bisa kami makan hari iko Pak Kades.”

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan secara halus permintaan konsumsi:

> “Ndak pun penuh ke atas, penuh ke bawah, jadi lah kanda untuk ajak kawan-kawan ni ngopi kanda.”

Permintaan seperti ini dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk pemerasan halus, apalagi datang dari seorang mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai aktivis antikorupsi. Surat laporan yang sebelumnya sudah mereka sampaikan ke aparat hukum, ditambah ajakan bertemu yang diikuti dengan permintaan dana, menimbulkan dugaan bahwa ada tekanan terselubung kepada aparatur desa.

Pihak desa belum memberikan keterangan resmi, namun sumber internal menyatakan bahwa komunikasi seperti ini sudah mulai meresahkan karena berpotensi menyalahgunakan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sejumlah tokoh masyarakat mengecam keras pola pendekatan seperti ini, yang dinilai mencoreng wajah pergerakan mahasiswa. Mereka mendesak agar organisasi yang membawa nama "anti korupsi" benar-benar menjaga integritas dan tidak menjadi alat tekan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.