PEKANBARU — Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., menghadiri prosesi penabalan gelar adat kehormatan kepada Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si., yang resmi dianugerahi gelar Datuk Seri Setia Amanah oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Sabtu (5/7/2025). Acara sakral ini digelar di Balai Adat LAMR, Pekanbaru, dalam suasana penuh khidmat dan kental nuansa adat Melayu.

Penganugerahan gelar adat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu, serta kontribusinya terhadap pembangunan Provinsi Riau yang berpijak pada kearifan lokal.

Hadir dalam acara tersebut para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, jajaran Forkopimda, tokoh adat, alim ulama, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menyampaikan apresiasi atas penabalan tersebut dan menyebutnya sebagai cerminan kepercayaan masyarakat adat kepada kepemimpinan Gubernur.

> “Penabalan gelar Datuk Seri Setia Amanah merupakan bentuk penghormatan dan kepercayaan masyarakat adat Melayu Riau atas kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid. Ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap pemimpin harus mengemban amanah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya,” ujar Bupati Yuzar.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam pelestarian budaya Melayu.

> “Pelestarian adat dan budaya bukan hanya tugas lembaga adat, tapi tanggung jawab bersama. Gelar ini mudah-mudahan menjadi penguat sinergi dalam membangun Riau yang berbudaya dan bermartabat,” tambahnya.

Prosesi penabalan diawali dengan penyambutan adat, pembacaan doa, pengukuhan gelar oleh Majelis Kerapatan Adat LAMR, hingga penyematan selempang dan penyerahan simbol adat kepada Gubernur Abdul Wahid. Seluruh rangkaian berlangsung sakral dan sarat makna.

Dengan dianugerahkannya gelar Datuk Seri Setia Amanah, diharapkan Gubernur Abdul Wahid terus memimpin Riau dengan semangat mengayomi, dan menjadikan adat Melayu sebagai pilar utama dalam setiap kebijakan pembangunan.