Pekanbaru – Alumni jurusan jurnalistik, grafika, dan komunikasi dari berbagai perguruan tinggi di Riau kembali menyuarakan keresahan mereka terhadap praktik dunia pers yang dinilai tidak berpihak pada lulusan akademik. Dalam pernyataannya, Firman Wahyudi dan rekan-rekan alumni menegaskan perlunya reformasi menyeluruh, termasuk pada aspek perizinan pendirian media massa.

"Salah satu bentuk penghargaan terhadap lulusan jurnalistik adalah menjadikan ijazah akademik dari jurusan jurnalistik, grafika, atau komunikasi sebagai syarat utama dalam pendirian perusahaan media," tegas Firman Wahyudi.

Firman menilai, saat ini terlalu banyak perusahaan media bermunculan tanpa kejelasan struktur profesionalnya, dan bahkan tidak melibatkan lulusan jurnalistik dalam operasional maupun redaksinya.

"Bagaimana mungkin perusahaan media dibentuk tanpa satu pun SDM yang punya latar pendidikan jurnalistik? Ini akar dari banyaknya produk media yang tidak bermutu dan tidak taat pada etika," lanjutnya.

Para alumni juga menyoroti dominasi sertifikasi seperti Kartu Wartawan Muda dan Utama yang seringkali dimiliki oleh individu dengan latar belakang pendidikan yang tidak relevan. Padahal, menurut mereka, standar akademik seharusnya menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional.

Dedy, alumni Komunikasi UIN Suska Riau, menambahkan, "Kami tidak menolak keberadaan pelatihan dan sertifikasi, tapi jangan abaikan kami yang punya dasar keilmuan dan etika jurnalistik dari bangku kuliah. Sudah waktunya pendidikan formal jadi pijakan utama."

Mereka mendorong agar pemerintah dan Dewan Pers merevisi regulasi pendirian perusahaan media, dan menegaskan bahwa setiap perusahaan penerbitan media wajib melampirkan ijazah akademik dari pendiri atau penanggung jawab redaksi yang berlatar belakang pendidikan jurnalistik atau komunikasi.

"Jangan biarkan media dikelola sembarangan. Ini soal tanggung jawab moral dan publik. Jika ingin dunia pers maju, maka bangunlah fondasi yang benar sejak awal," tutup Firman.(jufri) .