Kampar – Dukungan terhadap langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang meniadakan pokok-pokok pikiran (pokir) dari anggota dewan terus bermunculan dari masyarakat. Salah satunya datang dari warga bernama Ateng yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah tepat dalam memperbaiki tata kelola anggaran di daerah.

“Atas nama masyarakat, kami mendukung penuh langkah Bupati Kampar meniadakan pokir. Selama ini, pokir justru jadi ladang proyek sampingan oknum-oknum tertentu di DPRD,” ungkap Ateng kepada media.

Ia menambahkan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa dulu pokir bahkan memiliki alokasi anggaran tersendiri. Hal ini dikhawatirkan membuka celah penyimpangan dan kepentingan pribadi yang tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat secara luas.

“Aturan memang harus ditegakkan. Kalau mau pembangunan yang sehat dan adil, jangan ada lagi intervensi pribadi dalam anggaran. Biarkan OPD bekerja berdasarkan skala prioritas daerah, bukan titipan,” tegasnya.

Diketahui, Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam beberapa kesempatan menyampaikan komitmennya untuk membersihkan tata kelola pemerintahan dari praktik-praktik yang dinilai tidak sesuai aturan, termasuk penghapusan pokir yang selama ini menjadi perdebatan antara eksekutif dan legislatif.

Langkah ini pun dinilai menjadi ujian serius bagi integritas wakil rakyat di Kampar. Apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau justru terjebak dalam kepentingan kelompok dan pribadi.