BANGKINANG – Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini masih memiliki kas daerah sekitar Rp105 miliar. Meski demikian, kewajiban-kewajiban utama seperti pembayaran tunda bayar belum seluruhnya direalisasikan. Bahkan hingga pertengahan Juli 2025, dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Riau pun belum ditransfer ke rekening daerah.

Pemerintah daerah pun disebut akan memprioritaskan pelunasan tunda bayar dalam tahun ini, mengingat hal itu menyangkut tanggung jawab terhadap pihak ketiga dan kredibilitas pemerintah daerah.

Menanggapi kondisi ini, tokoh muda Kampar, Nabil, mengingatkan agar DPRD Kampar tidak terlalu banyak menuntut hal-hal yang tidak mendesak.

“Sekarang kondisi keuangan belum normal. Kas cuma sekitar 105 miliar, dana provinsi belum turun, sementara kewajiban daerah masih numpuk. Maka dewan jangan banyak neko-neko. Kalau memang mereka itu tempat orang-orang terhormat, tunjukkan sikap negarawan,” tegas Nabil.

Menurutnya, kalau DPRD justru memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok di tengah kesulitan anggaran, maka publik pantas mempertanyakan kemampuan dan integritas lembaga tersebut.

“Jangan sampai rakyat menilai dewan cuma beban daerah, bukan solusi,” tambahnya.

Masyarakat berharap, baik eksekutif maupun legislatif dapat menahan diri dan bersama-sama fokus menyelesaikan kewajiban utama demi menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan pembangunan di Kampar.