Kampar — Ketua Gapensi Kampar, Chand Delaros, menanggapi berbagai spekulasi dan pandangan miring terhadap dirinya, khususnya terkait aktivitasnya yang berkunjung ke sejumlah dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Chand menegaskan, kehadirannya sebagai ketua organisasi sah-sah saja dan merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nasib rekanan lokal.

> "Kalau saya datang ke dinas-dinas yang berkaitan dengan kegiatan fisik itu hal yang halal bagi saya sebagai ketua. Karena saya berharap rekanan yang ada di Kampar juga menikmati kue pembangunan APBD Kampar. Untuk apa saya jadi ketua kalau tidak peduli pada anggota atau masyarakat kontraktor Kampar... Itulah tanggung jawab saya sebagai ketua," ungkapnya, Rabu (24/7).

Ia juga merasa tidak nyaman dengan asumsi-asumsi yang berkembang dan menilai adanya analisa yang tidak tepat dari pihak-pihak tertentu di pemerintahan.

> "Yang saya tidak setuju dan kurang senang adalah statemen kadis tentang asumsi atau analisa yang salah. Tanggapan saya di media terdahulu tidak ada kaitannya dengan isu sekarang," jelasnya.

Menanggapi isu yang menyebut kehadirannya berkonotasi negatif, Chand menyampaikan bantahan keras.

> "Dikiranya jadi ketua ini digaji dengan uang rakyat. Kita punya hak dan tanggung jawab masing-masing — dunia dan akhirat," katanya.

Lebih jauh ia menegaskan bahwa keberadaan kontraktor lokal dalam proyek-proyek pembangunan bukan untuk memperkaya diri, tapi semata untuk bertahan hidup di tengah ekonomi yang tidak menentu.

> "Kami ini bukan mencari kaya dari proyek. PL ini hanya untuk menyambung hidup," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Chand menyentil dugaan sikap curiga terhadap dirinya dan wartawan yang memberitakan persoalan di dinas tertentu.

> "Ketua Gapensi jangan salahkan saya kalau Perkim Kampar diberitakan wartawan, dan jangan curiga kepada kita," tegasnya.

Melihat situasi ini, Chand Delaros juga mendesak Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Hj. Misharti untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Rusdi Hanif, yang dinilai tidak mampu menjalin komunikasi dan kemitraan yang baik dengan pelaku usaha lokal.

> "Kami berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati agar mengevaluasi kinerja Kadis Perkim. Jika komunikasi dengan mitra kerja saja sudah tidak berjalan baik, ini bisa menghambat pembangunan," ujarnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa organisasi kontraktor lokal menginginkan transparansi, keterbukaan, dan kemitraan yang sehat dalam pembangunan daerah, tanpa saling curiga dan tanpa mengabaikan hak-hak pengusaha lokal.redaksi hki setiap berita selalu confirmasi kepada dinas terkait tidak pernah ada jawaban. (juf)