Kampar – Dua pejabat strategis di Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan publik. Kepala Bappeda Kampar Ardi Mardiansyah dan Kepala BPKAD Edward dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan transparan.

Ardi Mardiansyah disorot karena dinilai sulit ditemui dan tertutup terhadap informasi publik, terutama terkait program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kampar. Kesan tidak transparan itu menimbulkan kecurigaan dan memicu kritik tajam dari berbagai kalangan.

"Sebagai kepala Bappeda, Ardi seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjelaskan arah pembangunan daerah. Tapi faktanya, justru susah ditemui dan seolah menutupi program yang disusun. Ini tidak sehat untuk tata kelola pemerintahan yang baik," ujar salah satu aktivis antikorupsi.

Sementara itu, Edward sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga tidak luput dari sorotan. Permasalahan terkait penertiban aset daerah dan tunda bayar yang tak kunjung tuntas menjadi bukti lemahnya kinerja instansi yang ia pimpin.

"Sudah saatnya Bupati mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Edward. Banyak aset daerah yang tidak jelas statusnya, pembayaran tunda bayar pun masih menjadi polemik," tambah seorang pemerhati kebijakan publik di Kampar.

Desakan agar keduanya dicopot dari jabatannya mulai bermunculan, terutama dari elemen masyarakat sipil yang menilai kinerja mereka tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan Kampar.

"Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur atau dicopot. Jabatan adalah amanah, bukan tempat untuk bersembunyi dari tanggung jawab," tegas seorang tokoh masyarakat.

Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari Bupati Kampar untuk menertibkan birokrasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan terbuka, profesional, dan akuntabel.