Kampar – Dugaan penyalahgunaan anggaran kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Kali ini sorotan publik tertuju pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Dispora) terkait pelaksanaan proyek hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang nilainya diduga mengalami pemotongan signifikan. Informasi yang dihimpun menyebut, sejumlah proyek Musrenbang dianggarkan sebesar Rp200 juta per kegiatan. Namun pada tahap pelaksanaan, nilai tersebut berkurang menjadi sekitar Rp175 juta. Selisih Rp25 juta per kegiatan disebut dialihkan untuk membayar jasa konsultan melalui biro jasa tertentu. Yang menjadi tanda tanya, jasa konsultan yang digunakan bukan hanya satu pihak, melainkan melibatkan beberapa pihak sekaligus dalam satu kegiatan sebagaimana tercatat di situs pengadaan pemerintah spse.inaproc.id. Publik mempertanyakan apakah pola ini sesuai regulasi atau justru menjadi celah yang dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan. “Anggaran ini sudah diperjuangkan melalui Musrenbang, tapi justru dipotong untuk biaya konsultan. Kalau dibiarkan, ini jelas pemborosan dan mengurangi manfaat proyek bagi warga,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Kampar, Kamis (14/8). Jika dihitung, pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 400 kegiatan, pemotongan Rp25 juta per kegiatan berpotensi menggerus hingga Rp10 miliar anggaran hanya untuk biaya konsultan. Dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan volume pembangunan, bukan tersedot ke pos yang tidak tepat sasaran. Tak hanya di Dispora, pola serupa juga diduga terjadi di Dinas Pertanian Kabupaten Kampar. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Bupati Kampar mengetahui praktik ini dan bagaimana pengawasan terhadap OPD yang diduga nakal tersebut? Pengamat mengingatkan, jika tidak segera diusut, praktik seperti ini berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan merusak citra kepala daerah. Publik pun mendesak Bupati Kampar untuk mengambil langkah tegas, menindak OPD yang terlibat, dan memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan serta akuntabel. Tim investigasi media ini akan menelusuri lebih jauh melalui laman LPSE untuk memastikan apakah pola yang sama juga terjadi di OPD lain di Kabupaten Kampar.