Kampar – Polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos lainnya di Kabupaten Kampar terus bergulir. Setelah sebelumnya LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) mengungkap dugaan adanya laporan penyaluran tahun sebelumnya yang tidak transparan, kini mereka mendesak agar pemerintah membentuk tim ceklis khusus untuk memverifikasi daftar penerima bantuan. Menurut LSM KPK, tim ceklis ini penting untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. “Harus ada tim independen yang turun langsung mendata, siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Selama ini laporan hanya bersifat administratif, sementara faktanya banyak masyarakat miskin yang tidak kebagian,” tegas salah seorang perwakilan LSM KPK, Minggu (31/8). Selain itu, LSM KPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Kampar bersama dinas terkait menjelaskan secara terbuka kapan terakhir kali bansos dan PKH diputuskan penyalurannya. Hal ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui status program, serta menghindari kesimpangsiuran informasi di desa. “Jangan sampai masyarakat terus menunggu, padahal program sudah berakhir atau dipangkas. Pemerintah wajib menjelaskan secara resmi, biar tidak ada kecurigaan bahwa bantuan itu berhenti karena permainan oknum,” tambahnya. Masyarakat sendiri mendukung pembentukan tim ceklis yang terdiri dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, dan perwakilan warga. Dengan begitu, proses pendataan dan penyaluran bansos dapat lebih transparan dan terpantau dengan baik.