Banjar– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar menggelar audiensi dengan menyuarakan tujuh tuntutan ke pemerintah Kota Banjar bertempat di Aula Gunung Sangkur Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Kamis (4/9/2025). Audiensi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial-politik dan ekonomi nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat reformasi dan keadilan sosial.

Ketua HMI Kota Banjar, Rio, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan representasi dari suara rakyat yang selama ini terpinggirkan. Ia menyebut audiensi ini sebagai Saptasuara, atau Tujuh Suara Rakyat, yang harus segera dijawab oleh pemerintah dan wakil rakyat.

" Kami ingin Indonesia yang lebih adil, bersih, dan berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah harus mendengar suara-suara ini, bukan hanya dari elite, tapi dari akar rumput yang merasakan langsung ketimpangan," ucap Ketua HMI Kota Banjar.

Rio pun dengan tegas mengatakan, bahwa HMI hadir bukan hanya untuk menyuarakan aspirasi, tapi juga untuk menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tetap relevan dan bertanggung jawab.

" Kami ingin pemerintah mendengar dan bertindak, bukan sekadar memberi janji. Kami menyatakan akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada tanggapan konkret dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, " tegasnya.

Aksi damai yang berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, dan mendapat dukungan dari berbagai elemen mahasiswa serta masyarakat sipil Kota Banjar.

Berikut adalah tujuh poin tuntutan HMI Kota Banjar:

1.Reformasi Partai Politik.
HMI mendesak adanya reformasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola partai politik, agar kembali kepada fungsi idealnya sebagai wadah pendidikan politik rakyat, bukan sekadar kendaraan kekuasaan.

2.Benahi Seluruh Institusi Publik Secara Serius.
Banyak institusi publik yang dinilai tidak bekerja optimal, sarat kepentingan, dan kehilangan kepercayaan publik. HMI menuntut perbaikan menyeluruh, transparansi, serta akuntabilitas dalam tata kelola lembaga negara dan pelayanan publik.

3.Pecat Wakil Rakyat yang Toxic untuk Masyarakat.
HMI menyoroti maraknya anggota legislatif yang terlibat dalam ujaran kebencian, korupsi, hingga gaya hidup hedonis yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Mereka mendesak mekanisme pemecatan atau recall untuk wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

4.Efisiensikan Anggaran untuk Pejabat dan Tingkatkan Pelayanan kepada Rakyat.
HMI mengkritik pemborosan anggaran negara untuk kebutuhan pejabat, termasuk perjalanan dinas dan fasilitas mewah. Dana tersebut, kata mereka, seharusnya dialihkan untuk meningkatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur rakyat.

5.Sahkan RUU Pro Rakyat Secepatnya.
Sejumlah Rancangan Undang-Undang yang berpihak pada rakyat kecil, seperti RUU Perlindungan Petani dan RUU Pekerja Rumah Tangga, tak kunjung disahkan. HMI menuntut komitmen nyata dari DPR untuk mendahulukan kepentingan rakyat.

6.Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
HMI menilai bahwa UU Ketenagakerjaan yang ada tidak lagi relevan dengan kondisi pekerja saat ini. Mereka menuntut revisi yang lebih melindungi hak-hak buruh, terutama di sektor informal dan pekerja muda.

7.Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
HMI meminta sistem perpajakan yang lebih progresif dan berpihak kepada masyarakat kelas menengah bawah. Mereka menolak kebijakan pajak yang menindas UMKM dan pekerja kecil, sementara konglomerat dan korporasi besar mendapat banyak kelonggaran. (Lies/BM()