Kampar – Polemik tunda bayar tahun anggaran 2024 di Kabupaten Kampar kian menjadi sorotan. Bahkan, dalam rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (23/9/25), suara keras sejumlah anggota dewan langsung menuding Bupati H. Ahmad Yuzar lamban mengeksekusi pembayaran.

Namun, pandangan sepihak itu dinilai tidak adil. Herman, mantan aktivis 1998 di Pekanbaru, menegaskan bahwa masalah tunda bayar bukan semata-mata kesalahan Bupati. “Itu hanya mencari kambing hitam. Padahal jelas, awalnya anggaran ini dibahas bersama DPRD. Jadi jangan seolah-olah hanya eksekutif yang salah,” tegas Herman.

Herman menambahkan, pada tahun 2025 masih banyak program pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang menumpuk di berbagai OPD. Kondisi inilah yang membuat beban keuangan daerah semakin berat sehingga wajar jika persoalan tunda bayar tidak serta-merta selesai.

“Kita berharap Bupati berani turun langsung dan menertibkan proyek-proyek atas nama pokir dewan itu. Jangan hanya kepala daerah yang ditekan, sementara dewan sendiri cuci tangan. Ini harus jelas supaya publik tahu duduk persoalannya,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat jangan mudah terprovokasi opini yang menyalahkan satu pihak saja. Persoalan keuangan daerah adalah tanggung jawab bersama, baik eksekutif maupun legislatif. “Kalau mau objektif, dewan juga harus berani mengakui andilnya dalam menumpuk beban anggaran, bukan sekadar berteriak di paripurna,” tambah Herman.(jufri)