JATINANGOR — Sekretaris Daerah Kab.kampar, Hambali,SE.MBA.MH menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar mulai 26 hingga 29 Oktober 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekretaris Daerah Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian menekankan pentingnya peran strategis Sekretaris Daerah dalam menjaga ritme pemerintahan serta memastikan kebijakan berjalan selaras antara pusat dan daerah.

“Tugas Sekda bukan hanya sebagai motor, tapi juga sebagai penyeimbang dan tumpuan bagi kepala daerah dengan segala kebijakan dan dinamikanya. Sekda memiliki peran penting sebagai simpul informasi dan sinergi. Di tengah situasi saat ini, Sekda harus menjadi motor kolaborasi antara seluruh pegawai dan masyarakat agar tercipta pemerintahan yang baik serta ASN yang benar-benar menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat,” ujar Tito.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.

Beberapa agenda pembahasan mencakup koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan daerah, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan pembangunan nasional, pengendalian PPPK, program pembangunan inpres dan banpres, serta pengawasan program prioritas nasional di daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Hambali, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan kab.kampar agar sejalan dengan kebijakan nasional dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

“Giat ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Bagi kami di Kota Bekasi, hasil dari rakor ini akan menjadi acuan dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah tersinergi dengan kebijakan nasional dan mampu menjawab tantangan lokal secara nyata,” jelas Hambali.

Ia juga menambahkan, “Kami berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sinergi antara, perangkat daerah, dan seluruh ASN akan terus kami dorong agar pembangunan di Kabupaten Kampar semakin terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.” tambahnya

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kab.kampar berharap arah pembangunan kedepan dapat semakin terintegrasi, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.