Bagkinang 29 November 2025— Pengesahan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2026 oleh DPRD Kampar bersama Pemerintah Kabupaten Kampar mendapat respons positif dari LSM PENJARA DPC Kampar. Organisasi ini menegaskan komitmennya memperkuat fungsi kontrol sosial sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah.

APBD yang disahkan mencapai Rp 2,6 triliun tersebut dinilai menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar Budi Hendra SE menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada pengawasan yang transparan dan konstruktif.

“Kami siap mengawal APBD 2026 agar berjalan sesuai peruntukan. Pengawasan publik adalah kunci agar anggaran benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kampar,” ujarnya.

Selain pengawasan, LSM PENJARA juga menyiapkan program "Edukasi anggaran" kepada masyarakat. Tujuannya agar publik memahami alokasi dana daerah, prioritas pembangunan, serta cara berpartisipasi dalam pengawasan.

“Kami tidak hanya mengkritik, tetapi juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. APBD adalah uang rakyat, jadi rakyat harus memahami penggunaannya,” tambahnya.

LSM PENJARA DPC Kampar juga menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan Pemkab Kampar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Organisasi ini mengajak seluruh masyarakat Kampar untuk terlibat aktif mengawasi realisasi anggaran daerah sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Dengan penguatan kontrol sosial dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi pengawas, LSM PENJARA berharap APBD 2026 dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Kampar.