Kampar – Polemik terkait pernyataan Hambali mengenai program Sekolah Rakyat kembali mencuat setelah Wakil Bupati Kampar, Misharti, turun langsung ke lapangan untuk memberikan klarifikasi. Misharti menegaskan bahwa tudingan Hambali yang menyebut Bupati Ahmad Yuzar menolak program Sekolah Rakyat tidak benar dan menyesatkan.

Dalam peninjauannya, Misharti memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar sama sekali tidak pernah menolak program tersebut. Ia menekankan bahwa sikap pemerintah sangat jelas: mendukung pembangunan fasilitas pendidikan selama prosedurnya sesuai aturan dan memiliki landasan yang kuat.

> “Pernyataan Hambali itu tidak berdasar. Bupati Ahmad Yuzar tidak pernah menolak Sekolah Rakyat. Faktanya, lahan sudah tersedia dan tinggal menunggu pembangunan dari pemerintah pusat,” tegas Misharti di hadapan warga.

Ia menyebut, informasi yang dilontarkan Hambali seolah ingin menggiring opini publik bahwa pemerintah daerah tidak mendukung peningkatan pendidikan. Menurutnya, hal itu justru dapat memicu kesalahpahaman dan merugikan masyarakat.

> “Jangan ada narasi yang memelintir fakta. Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung penuh program yang memberi manfaat untuk masyarakat. Termasuk Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Misharti juga mengingatkan agar masyarakat tidak termakan isu yang tidak memiliki dasar. Ia memastikan bahwa proses pembangunan tetap berjalan sesuai mekanisme dan komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar realisasinya lebih cepat.

Kehadiran Wakil Bupati di lapangan menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah ingin menutup ruang bagi informasi keliru yang dapat menghambat iklim kondusif di Kampar. Fokus pemerintah kini adalah satu: menghadirkan fasilitas pendidikan baru yang sudah lama dinantikan masyarakat.

Dengan lahan yang tersedia dan dokumen yang lengkap, Pemkab Kampar berharap pembangunan Sekolah Rakyat segera dimulai, sambil mengajak seluruh pihak menjaga agar isu yang tidak akurat tidak lagi berkembang di tengah masyarakat.(irul)