Menyoroti dugaan adanya "Penguasa Bayangan" atau dikenal LO yang mengendalikan proyek strategis Pemkot Banjar, menggambarkan potret buruk kondisi daerah yang kini berada di titik nadir. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, terutama atas kontrasnya realita ekonomi daerah dengan praktik bagi-bagi proyek di balik layar.

"Sangat ironis dan menyakitkan hati rakyat. Di satu sisi, APBD Kota Banjar 2026 mengalami defisit sebesar Rp24 Miliar, bahkan Pemkot harus meminjam Rp21 Miliar ke Bank BJB hanya untuk membayar THR ASN. Namun di sisi lain, tata kelola proyek justru diduga dikuasai oknum luar (LO) demi kepentingan balas budi politik,"

Keberadaan LO yang saat ini berkembang dan ramai diperbincangkan, menegaskan bahwa fenomena ini adalah bentuk degradasi moral birokrasi yang sangat memprihatinkan."Jika seorang pengusaha atau oknum di luar struktur pemerintahan bisa mengatur arah proyek strategis, maka marwah birokrasi Kota Banjar telah digadaikan. Ini bukan lagi soal efisiensi, tapi soal penyanderaan kebijakan oleh investor politik," 

Mencermati adanya sosok LO yang diduga menjadi dalang praktik "Penguasa Bayangan" (Shadow Government) dalam mengendalikan proyek-proyek strategis Pemkot Banjar, menunjukan kondisi "lampu kuning" integritas Pemerintah Kota Banjar. Bahkan jika hal ini benar terjadi akibat janji politik maka marwah birokrasi yang dimaksud tampaknya dicederai oleh Kepala Daerah (Walikota & Wakil Walikota) itu sendiri.

Bahwa pemimpin daerah sejatinya harus berpihak pada rakyat termasuk harus berani memutus hubungan dengan penguasa bayangan jika ingin menyelamatkan marwah pemerintahan dan mengutamakan kepentingan masyarakat Banjar.

Ketika Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersandera oleh "hutang budi" kepada penyuntik dana (investor politik) atau sokongan politik, maka kepentingan publik akan dikalahkan oleh kepentingan pengembalian modal. Kebijakan pembangunan tidak lagi berbasis pada kebutuhan rakyat, melainkan pada bagi-bagi "kue" proyek sebagai imbal jasa. Ditengarai kuat bahwa kemunculan sosok "LO" ini merupakan ekses dari kontestasi politik pada Pilkada 2024. Sehingga Kepala Daerah terpilih (Wali kota & Wakil Wali kota) tersandera investasi politik.

"Logika investasi politik ini sangat berbahaya. APBD yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, justru cenderung berpotensi bocor untuk 'mengembalikan modal' pihak-pihak tertentu. Dampaknya jelas: kualitas proyek akan menurun karena adanya beban biaya tambahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara transparan," 

Disamping itu, intervensi pihak luar dalam penentuan proyek akan menciptakan iklim kerja yang tidak sehat di internal Pemkot. Para Kepala Dinas dan ASN akan merasa tidak memiliki kedaulatan dalam bekerja karena adanya "instruksi luar" yang bersifat memaksa. Hal ini jelas akan memicu demotivasi dan merusak sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi. 

Kemudian paling krusial lagi potensi kerugian negara dan kualitas proyek yang buruk akibat adanya "beban biaya tambahan" yang harus ditanggung demi keuntungan sang penguasa bayangan, hingga berpotensi besar mengurangi volume atau kualitas pekerjaan di lapangan. Pada akhirnya, masyarakat Banjar yang dirugikan karena mendapatkan hasil pembangunan yang tidak maksimal, sementara APBD terus tersedot untuk kepentingan segelintir elit.

Tuntutan dan Langkah Mendesak:

1. Menuntut Wali Kota & Wakil Walitegak untuk segera lakukan klarifikasi terbuka dan bersihkan lingkungan pemerintahan dari intervensi pihak luar. Pemimpin harus berani memutus rantai sandera politik demi kepentingan rakyat banyak.
2. Menuntut DPRD Kota Banjar agar jangan diam! Gunakan fungsi pengawasan secara maksimal. Panggil pihak-pihak terkait, termasuk menelusuri dugaan adanya keterlibatan LO dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) dengan mendorong Kejari dan Kepolisian untuk turut melakukan penyelidikan terkait indikasi "pengaturan proyek" ini. Jangan menunggu adanya kerugian negara yang sudah terjadi (delik materil), tetapi lihat juga proses administrasinya yang patut diduga melanggar aturan.

Ingat! Kota Banjar bukan milik perorangan atau kelompok tim sukses. Maka masyarakat Kota Banjar harus terus mengawal isu ini hingga transparansi dan integritas pemerintahan kembali tegak.

Irwan Herwanto, S.IP
- Aktivis & Pemerhati Sosial & Pemerintahan
- Ketua Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar