Hkindonesia. Com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, menegaskan perlunya reformasi total terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Kamis (2/4).
Dalam agenda yang memfokuskan pengawasan terhadap BUMD dan perbankan daerah tersebut, Ardi Mardiansyah didampingi Kabag Ekonomi Setda Kampar, Purwoko.
Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Kemandirian Fiskal Daerah
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memberi catatan keras terkait rendahnya kontribusi BUMD dalam mendorong pendapatan daerah. Ia menilai banyak pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pusat sehingga pembangunan tidak berjalan optimal.
“Daerah harus berani mandiri. BUMD dan perbankan daerah wajib menjadi lokomotif PAD, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Sekdaprov Riau Tekankan Profesionalisme Tata Kelola
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebut penguatan PAD akan sulit tercapai tanpa perbaikan tata kelola dan peningkatan kapasitas manajemen BUMD. Menurutnya, potensi ekonomi daerah besar namun belum sepenuhnya terkelola secara profesional.
Pj Sekda Kampar: BUMD Wajib Direvitalisasi
Menanggapi arahan dan sorotan tersebut, Pj Sekda Kampar secara terbuka menyatakan komitmen Pemkab Kampar untuk melakukan pembenahan terhadap seluruh BUMD yang ada.
“Kinerja BUMD harus dirombak agar dapat memberikan kontribusi nyata. Tidak boleh lagi berjalan tanpa target dan tanpa arah. Pemkab Kampar siap melakukan penataan menyeluruh, transparan, dan berbasis profesionalisme,” tegas Ardi.
Ia menambahkan bahwa langkah pembenahan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat fondasi fiskal daerah agar Kampar lebih mandiri dan mampu membiayai pembangunan dari potensi internalnya.
Forum Diskusi Bahas Tantangan & Arah Kebijakan Baru
Kunjungan kerja spesifik ini juga diisi diskusi interaktif antara Komisi II DPR RI dan pemerintah daerah se-Riau. Berbagai masalah klasik turut dibahas, mulai dari lemahnya permodalan BUMD, kurangnya inovasi bisnis, hingga belum optimalnya sinergi dengan perbankan daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret, yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi lokal.