Banjar – Komitmen transparansi dan profesionalisme kembali ditunjukkan Polres Banjar dalam proses penerimaan anggota Polri. Sebanyak 53 peserta mengikuti pemeriksaan administrasi terpadu calon anggota Polri jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Presisi Polres Banjar, Kamis (3/4/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini melibatkan tim pemeriksa lintas instansi, mulai dari Disdukcapil, Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi, hingga Kementerian Agama. Tak hanya itu, pengawasan juga diperkuat dengan kehadiran pengawas internal serta unsur eksternal dari media lokal, memastikan seluruh tahapan berjalan objektif dan akuntabel.

Kabag SDM Polres Banjar, KOMPOL Dian Rosdiana, S.H., memimpin langsung jalannya pemeriksaan berkas yang menjadi tahapan awal dalam proses seleksi. Dari total 53 peserta yang mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 52 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara 1 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena ketentuan domisili yang belum terpenuhi.

“Seluruh proses kami laksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaring calon anggota Polri yang berkualitas, bersih, dan berintegritas,” tegasnya.

Proses seleksi ini menjadi pintu awal dalam menjaring generasi muda terbaik untuk bergabung menjadi anggota Polri. Polres Banjar memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik kecurangan.

Dengan pengawasan berlapis dan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan proses penerimaan Polri Tahun 2026 ini mampu melahirkan personel yang profesional, humanis, dan siap mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, Pengawas Eksternal Dede Gumilar Menuturkan, Penerimaan Bintara Polri dan Akpol memastikan transparansi Setiap tahapan seleksi diawasi secara terbuka.

"Untuk Membangun Kepercayaan publik,  Memastikan hasil seleksi berkualitas dan berintegritas." Katanya 

Lanjut Dede seluruh tahapan berjalan sesuai SOP untuk menghasilkan calon anggota Polri yang unggul.

"Saya pastikan para peserta wajib melewati serangkaian pos pemeriksaan, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan oleh Tim Dokkes, verifikasi keabsahan ijazah dan raport oleh Dinas Pendidikan, hingga pengecekan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran oleh Dispendukcapil." Tandasnya