Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I dari kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini digelar untuk menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya harga avtur dunia.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan bahwa negara harus hadir memastikan stabilitas pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan sumber daya alam nasional.
1. Biaya Haji 2026 Diturunkan, Pemerintah Tanggung Kenaikan Avtur
Presiden Prabowo menyampaikan kabar baik terkait pelaksanaan ibadah haji yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.
Biaya Haji Turun Rp 2 Juta
Meski harga avtur dunia mengalami kenaikan tajam, Presiden memastikan biaya haji tahun 2026 tidak naik, bahkan diturunkan sekitar Rp 2 juta per jemaah. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat.
Antrean Haji Tidak Lagi 48 Tahun
Dalam kebijakan reformasi sistem penyelenggaraan haji, Presiden menargetkan:
Antrean haji yang sebelumnya mencapai 48 tahun kini maksimum menjadi 26 tahun mulai 2026.
Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan teknologi dan efisiensi manajemen kuota agar jemaah tidak lagi menghadapi masa tunggu puluhan tahun.
Kenaikan Harga Avtur Ditanggung Pemerintah
Kenaikan harga avtur global berdampak pada meningkatnya biaya tiket pesawat bagi 220 ribu jemaah Indonesia, dengan nilai tambahan sekitar Rp 1,77 triliun. Presiden menegaskan:
“Kenaikan biaya ini ditanggung oleh Pemerintah. Masyarakat tidak boleh terbebani kenaikan avtur,” tegas Presiden.
Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah
Presiden juga memastikan bahwa Kampung Haji Indonesia di Mekkah segera dibangun sebagai pusat layanan terpadu bagi jemaah Indonesia—mulai dari akomodasi, kesehatan, hingga fasilitas operasional lintas musim.
2. Evaluasi Total IUP di Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi
Pada kebijakan kedua, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di:
Kawasan hutan lindung
Hutan konservasi
Taman nasional
Kawasan hutan lainnya yang dilindungi regulasi
Presiden menegaskan:
Seluruh IUP yang melanggar atau tidak sesuai peruntukan akan dicabut dan dikembalikan kepada negara.
Pemerintah akan memastikan agar pengelolaan sumber daya alam tetap berkelanjutan, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Presiden: Negara Harus Hadir dan Sigap
Di akhir arahannya, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih cepat, responsif, dan fokus pada penguatan layanan publik.
“Negara harus hadir. Kebijakan harus memberikan manfaat langsung kepada rakyat, terutama di saat dunia menghadapi ketidakpastian,” ujar Presiden.
Pertemuan ini sekaligus menjadi instruksi kerja bagi seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memperkuat koordinasi menghadapi situasi global dan memastikan kebijakan nasional berjalan efektif.