BANJAR – Rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Raharja, Kota Banjar, menuai penolakan dari warga setempat. Penolakan tersebut disuarakan oleh masyarakat di lingkungan RT 11 RW 04 yang menilai lokasi pembangunan terlalu dekat dengan pemukiman padat penduduk.

Sebagai bentuk protes, warga memasang banner penolakan di area yang direncanakan menjadi lokasi proyek. Ketua RT, Muhammad Syarifudin, menegaskan bahwa penolakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama warga yang telah berlangsung sejak tahun 2011 dan 2014 terkait penggunaan lahan di wilayah tersebut.

Menurut Syarifudin, kekhawatiran utama warga adalah potensi pencemaran lingkungan akibat operasional dapur skala besar, khususnya dari sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Salah satunya warga takut tercemari oleh limbah IPAL. Detail keberatan warga sebenarnya sudah tertuang dalam catatan kesepakatan kami,” ujarnya, Rabu (8/4/26).

Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pihak pengelola proyek, bahkan belum dilakukan pertemuan formal untuk membahas kekhawatiran warga secara menyeluruh.

Meski demikian, warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak program pemerintah tersebut. Program SPPG dinilai memiliki manfaat, termasuk potensi penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, masyarakat berharap lokasi pembangunan dapat dipindahkan.

“Kami mendukung programnya, tapi jangan di sini,” tambah Syarifudin.

Sementara itu, Kepala Desa Raharja, Yayat Ruhiyat, membenarkan adanya penolakan dari warga. Ia menyatakan bahwa pemerintah desa telah menerima aspirasi masyarakat dan berupaya memfasilitasi komunikasi antara warga dan pihak pengembang.

“Masyarakat bukan menolak programnya, karena program SPPG ini sangat bagus dan merupakan program nasional. Namun, intinya adalah terkait lokasi,” jelas Yayat.
Ia mengungkapkan, sejumlah kekhawatiran warga meliputi dampak pengolahan limbah, gangguan saluran pembuangan, serta risiko keamanan jangka panjang jika fasilitas tersebut berdiri di tengah pemukiman.

Pemerintah desa, lanjut Yayat, telah menggelar satu kali musyawarah antara warga dan pihak vendor. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang disebut menunjukkan itikad baik untuk mencari solusi.

“Kami sudah memediasi. Namun masyarakat berharap ada relokasi, bukan pembatalan program,” katanya.
Saat ini, proyek SPPG masih dalam tahap perencanaan dan belum memasuki fase pembangunan fisik. Pemerintah desa membuka kemungkinan adanya musyawarah lanjutan guna mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak.

“Kami berharap ada solusi terbaik agar program tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan warga,” pungkas Yayat.