Pekanbaru – Wakil Bupati Kampar, Misharti, menghadiri rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian Administrasi Ganti Kerugian Tanah (AGHT) untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Rengat, khususnya pada Seksi Lingkar Pekanbaru, Selasa (14/4) di Pekanbaru.
Rapat yang digelar di ruang pertemuan Hotel Premiere Pekanbaru tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Riau, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), serta Ketua Pengadilan Negeri dari daerah yang terdampak proyek strategis nasional (PSN). Hadir pula jajaran pimpinan PT Hutama Karya selaku pelaksana pembangunan tol.
Pertemuan lintas lembaga ini memfokuskan pembahasan pada langkah-langkah percepatan penyelesaian AGHT sebagai salah satu faktor kunci kelancaran proyek. Beberapa poin yang dibahas meliputi sinkronisasi data lahan, penanganan persoalan hukum, hingga percepatan proses pembayaran ganti rugi bagi masyarakat terdampak.
Wakil Bupati Kampar, Misharti, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mendukung penuh penyelesaian setiap persoalan lahan di wilayahnya. Ia menekankan bahwa penyelesaian harus tetap mengedepankan transparansi serta keadilan bagi warga.
“Pembangunan jalan tol ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kita harus memastikan seluruh proses, termasuk penyelesaian ganti rugi lahan, berjalan dengan baik,” ujar Misharti.
Sementara itu, pihak PT Hutama Karya memaparkan perkembangan terkini proyek, termasuk sejumlah kendala teknis dan administratif yang masih ditemui di lapangan. Melalui rapat ini diharapkan seluruh pihak dapat menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian persoalan yang tersisa.

Pembangunan Tol Trans Sumatera Pekanbaru–Rengat, khususnya Seksi Lingkar Pekanbaru, diproyeksikan mampu mengurai kemacetan, mempercepat mobilitas, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Proyek ini menjadi salah satu infrastruktur strategis yang akan memperkuat aksesibilitas di Provinsi Riau.