BANJAR, 28 April 2026. Memasuki awal bulan Mei, publik kembali diingatkan pada dua momentum besar yang bersejarah: Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Namun, di tengah hiruk-pikuk seremoni tahunan, sebuah kritik tajam datang dari aktivis sekaligus pengamat sosial dan pemerintahan, Irwan Herwanto, S.IP. Ia menegaskan bahwa kedua hari tersebut bukanlah ajang pesta pora, melainkan alarm perlawanan terhadap sistem yang semakin meminggirkan rakyat kecil.

Jangan Terjebak! Peringatan Bukan Perayaan: Meluruskan Logika Publik

Irwan mengawali refleksinya dengan membedah terminologi yang sering disalahartikan oleh masyarakat. Menurutnya, ada beban moral yang berat di balik kata "Peringatan" jika dibandingkan dengan "Perayaan".

"Kita perlu jujur pada logika bahasa. Perayaan itu identik dengan 'Raya' atau besar, biasanya untuk menyambut kemenangan atau rasa syukur seperti Idulfitri dan upacara adat. Namun, 1 Mei dan 2 Mei adalah Peringatan. Artinya, kita sedang mengingat kembali (histori) tetesan keringat dan darah para pejuang terdahulu untuk kita jadikan bahan bakar perlawanan hari ini," tegas Irwan saat ditemui di Banjar.

Pendidikan: Dari Hak Dasar Menjadi Barang Dagangan

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pergeseran paradigma pendidikan tinggi di Indonesia. Irwan menilai, perguruan tinggi kini tak ubahnya seperti pasar swalayan intelektual di mana mahasiswa diposisikan sebagai customer (pelanggan).

Fenomena biaya UKT yang melambung, uang pangkal yang mencekik, hingga biaya-biaya administratif lainnya, menurut Irwan, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat UUD 1945. "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi kenyataannya? Pendidikan kini menjadi barang dagangan. Siapa yang punya uang, dia yang bisa pintar. Yang miskin? Hak-haknya sebagai warga negara pelan-pelan dicabut oleh sistem," cetusnya.

Desain "Tenaga Kerja Murah" Melalui Jalur Akademik

Lebih jauh, Irwan membongkar kaitan erat antara sulitnya akses pendidikan tinggi dengan kondisi perburuhan di Indonesia. Ia menduga ada "desain sistemik" di mana pendidikan tinggi sengaja dibuat mahal agar mayoritas rakyat hanya mampu menamatkan sekolah menengah.

"Mengapa hanya hingga SMA yang digratiskan? Karena pasar tenaga kerja di pabrik-pabrik hanya butuh operator yang cukup terampil tapi tidak terlalu kritis. Dengan biaya kuliah yang mahal, rakyat miskin tidak punya pilihan selain menyerahkan tenaga mereka untuk dihisap oleh pemodal dengan upah murah," paparnya.

Hal ini, lanjut Irwan, diperparah dengan lahirnya rangkaian regulasi yang dianggap tidak pro-rakyat. Ia menyebut UU Cipta Kerja/ Omnibus Law (UU No. 6 Tahun 2023) di sektor perburuhan dan UU Perguruan Tinggi (UU No. 12 Tahun 2012) sebagai dua sisi mata uang yang sama: pelepasan tanggung jawab negara (deregulasi) demi memuluskan jalan bagi kapitalisme global.

Satu Barisan Perlawanan

Menutup narasinya, Irwan Herwanto mengajak seluruh elemen buruh dan mahasiswa untuk menyatukan barisan. Baginya, perjuangan buruh dan mahasiswa adalah satu kesatuan perjuangan kelas.

"1 Mei nanti, buruh turun ke jalan dengan tuntutan kesejahteraan. 2 Mei, mahasiswa menyusul dengan tuntutan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Kita harus berhenti menjadi pelanggan di negeri sendiri. Kita adalah rakyat, pemilik kedaulatan, bukan sekadar komoditas pasar!" pungkasnya dengan nada tegas.

Pesan ini menjadi pengingat bagi pemerintah pusat maupun daerah bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akan selalu berhadapan dengan barisan massa yang sadar akan hak-haknya.