Bangkinang – hkindonesia
Ketua LSM Penjara DPC Kampar, Budi Hendra, menyampaikan sikap tegas terkait dugaan penyalahgunaan aset negara berupa mobil dinas oleh oknum pejabat berinisial HD. Ia meminta Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, segera mengambil tindakan tanpa kompromi terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
“Mereka diberi fasilitas untuk bekerja, bukan untuk menggadaikan aset negara,” tegas Budi Hendra.
Menurutnya, jika tindakan seperti ini tidak segera dihentikan, maka bisa menjadi contoh buruk dan berpotensi menular kepada pejabat lain di kemudian hari.
Dugaan Pengulangan Pelanggaran
Budi mengungkapkan bahwa informasi yang beredar menyebutkan bahwa HD pernah melakukan hal serupa saat bertugas di Dinas Damkar.
“Jika benar kembali terjadi, berarti ini sudah menjadi pola perilaku, bukan sekadar kesalahan biasa,” katanya.
Desak Nonjobkan dan Proses Hukum
Budi mendesak agar Bupati Kampar menonjobkan HD dari posisinya sebagai Staf Ahli Bupati. Bahkan, menurutnya, jika bukti sudah mencukupi, proses hukum harus berjalan.
“Penjarakan HD dan nonjobkan dari posisinya sekarang. Kalau bukti sudah cukup, tidak ada alasan untuk tidak memprosesnya,” tegas Budi.
Peringatan untuk Pemerintah Daerah
Budi mengingatkan bahwa pemerintah harus bersikap tegas agar pelanggaran terhadap fasilitas negara tidak semakin merajalela.
“Tentu kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti rakyat juga ‘digadai’ kalau tindakan seperti ini terus dibiarkan,” tutupnya.(khairul)