HKINDONESIA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar terus menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, program tersebut diberikan kepada seluruh siswa tanpa melihat kondisi ekonomi keluarga.
Akibatnya, anak-anak dari keluarga kaya raya, anak pejabat, anak pengusaha, bahkan anak dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ikut menikmati bantuan makan gratis yang dibiayai oleh uang rakyat.
Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut terkesan tidak memiliki skala prioritas. Mereka mempertanyakan mengapa negara harus menanggung biaya makan anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi sangat mampu.
"Kalau anak orang miskin diberikan makan bergizi, masyarakat tentu mendukung. Tapi kalau anak orang kaya, anak pejabat, anak pengusaha besar, juga diberi makan gratis oleh negara, muncul pertanyaan, apakah mereka kekurangan makanan di rumah?" ujar seorang warga kepada HKIndonesia, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, logika program bantuan sosial seharusnya ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan. Bukan justru menyamaratakan seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarganya.
"Seolah-olah negara menganggap seluruh anak Indonesia kekurangan gizi. Padahal ada anak yang datang ke sekolah diantar mobil mewah, uang jajannya ratusan ribu rupiah, tetapi tetap mendapat makan gratis dari negara," katanya.
Masyarakat menilai pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran MBG. Sebab, di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, hingga kemiskinan, anggaran negara justru digunakan untuk memberi makan anak-anak yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan.
"Kalau anggaran negara tidak terbatas mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ketika utang negara terus bertambah dan kebutuhan rakyat masih banyak yang belum terpenuhi, pemerintah harus berani menentukan prioritas. Jangan sampai program yang katanya untuk rakyat malah dinikmati oleh kelompok yang sejak awal sudah berkecukupan," ujarnya.
Warga berharap pemerintah melakukan kajian ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurut mereka, negara seharusnya lebih fokus membantu anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, dibanding menghabiskan anggaran untuk membiayai makan anak-anak yang kondisi ekonominya sudah jauh di atas rata-rata masyarakat.
"Rakyat tidak menolak anak-anak mendapatkan gizi yang baik. Yang dipersoalkan adalah keadilan penggunaan uang negara. Apakah pantas uang rakyat dipakai untuk memberi makan gratis anak orang kaya yang di rumahnya makanan bergizi sudah tersedia setiap hari?" pungkasnya.