Budi Hendra, SE: Penegakan hukum yang profesional dan transparan menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara.

Kampar –  LSM  PENJARA DPC Kampar mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara profesional, independen, dan transparan setiap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Jembatan Water Front City (WFC) Bangkinang, Kabupaten Kampar. Desakan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya informasi di ruang publik mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara tersebut.

Ketua LSM PENJARA DPC Kampar, Budi Hendra, SE, mengatakan bahwa setiap dugaan yang muncul harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.
 "Kami menghormati asas praduga tidak bersalah. Namun apabila terdapat informasi atau dugaan yang didukung dengan data awal, maka sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan transparan. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas," ujar Budi Hendra kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).

Menurutnya, proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD maupun APBN merupakan aset publik yang harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerugian negara maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Budi menegaskan bahwa LSM PENJARA DPC Kampar tidak bertujuan menghakimi pihak mana pun. Organisasi yang dipimpinnya justru mendorong agar seluruh proses pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Biarkan proses hukum bekerja secara objektif. Apabila seseorang tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka nama baiknya harus dipulihkan. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum berdasarkan proses pembuktian yang sah, maka penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia menilai keterbukaan informasi dalam setiap proyek pembangunan merupakan bagian penting dari penerapan prinsip *good governance*. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan serta sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Transparansi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya dari anggaran negara. Oleh karena itu, pengawasan publik harus dipandang sebagai mitra dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih," katanya.

LSM PENJARA DPC Kampar juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta tetap mengedepankan sikap kritis, menghormati proses hukum, dan menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Di sisi lain, organisasi tersebut berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian terhadap setiap laporan maupun informasi yang berkembang sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Ketika setiap dugaan ditangani secara terbuka, profesional, dan akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum akan semakin kuat. Itulah fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berintegritas," tutur Budi.

LSM PENJARA DPC Kampar menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Kampar. Organisasi tersebut berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi dan memastikan setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LSM PENJARA DPC Kampar menilai bahwa pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, tetapi juga dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara benar-benar dapat dipertanggungjawabkan demi kemajuan Kabupaten Kampar.